Koalisi BERAMALPolitik

AA-AKA akan Bangun Hubungan Harmonis dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah

×

AA-AKA akan Bangun Hubungan Harmonis dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Share this article
Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali didampingi calon wakilnya Abdul Karim Aljufri menjawab pertanyaan sejumlah jurnalis seusai debat kandidat terakhir yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng di Palu, Senin (18/11/2024). (Foto: Tim Media Koalisi BerAmal)
Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali didampingi calon wakilnya Abdul Karim Aljufri menjawab pertanyaan sejumlah jurnalis seusai debat kandidat terakhir yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng di Palu, Senin (18/11/2024). (Foto: Tim Media Koalisi BerAmal)

PALU, beritapalu | Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali mengungkapkan visi strategisnya jika terpilih. Fokus utamanya adalah membangun hubungan harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga level kabupaten/kota.

Ahmad Ali menekankan pentingnya hubungan baik dengan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

“Dan koneksi kami dengan pusat akan menjadi jaminan bagi masyarakat Sulteng,” tegasnya saat mengikuti debat kandidat terakhir menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulteng yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi itu di Palu, Senin (18/11/2024) malam.

Menurut Ahmad Ali, kedekatannya dengan pemerintah pusat akan memudahkan akselerasi program-program pembangunan yang telah dirancang. Melalui jaringan politik partai dan hubungan personalnya kepada Presiden RI Praowo Subianto, menteri, dan sejumlah anggota DPR RI, Ahmad Ali yakin setiap program yang direncanakan dapat tersambungkan secara efektif dengan kebijakan nasional.

“Ini bukan sekadar retorika, tetapi strategi konkret untuk memaksimalkan potensi daerah,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, seorang gubernur memiliki peran sentral sebagai integrator pembangunan.

“Saya tidak ingin melihat bupati sebagai lawan politik, melainkan harus menjadi mitra strategis,” ujarnya.

Politisi NasDem itu menolak paradigma dikotomik antara pemimpin daerah.

“Kita tidak boleh berpikir terpisah. Jangan sampai gubernur berpikir soal laut, sementara bupati berpikir tentang gunung. Ini tidak akan pernah bertemu,” kritiknya.

Solusi yang ditawarkan Ahmad Ali sederhana namun bermakna. Di mana, gubernur dan bupati/wali kota wajib bersinergi untuk merancang masa depan Sulteng secara bersama-sama.

“Gubernur dan bupati harus bersinergi, bukan saling berseberangan,” katanya.

Ahmad Ali menyadari bahwa koordinasi antar pemimpin daerah bukanlah hal mudah. Di mana, jika gubernur tidak aktif berkomunikasi dengan bupati atau wali kota, maka kolaborasi akan sulit terwujud.

“Tanpa koneksi di pusat dan komunikasi intensif antarpemimpin, pembangunan akan macet,” jelasnya.

“Pendekatan personal dan profesional menjadi kunci keberhasilan kepemimpinannya,” sambung Ahmad Ali

Meski penuh tantangan, Ahmad Ali yang menggandeng Abdul Karim Aljufri sebagai calon wakil gubernurnya tetap optimistis.

“Saya percaya, siapa pun yang memimpin Sulteng, mereka memiliki niat tulus untuk memajukan daerah ini,” tandasnya.

Pernyataan Ahmad Ali mengisyaratkan sebuah harapan baru. Sulteng yang utuh, terintegrasi, dan bergerak bersama menuju kemajuan.  (Tim Media Koalisi BerAmal)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 19 November, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.