PolitikPolresta-Pilkada

Kabag Ops Wakili Polresta Palu di Latihan Pra OMP Tinombala 2024

×

Kabag Ops Wakili Polresta Palu di Latihan Pra OMP Tinombala 2024

Share this article
Latihan pra operasi mantap praja tinombala dengan tactical digital game di Palu, Selasa (6/8/2024). (Foto: Humas Polresta Palu)
Latihan pra operasi mantap praja tinombala dengan tactical digital game di Palu, Selasa (6/8/2024). (Foto: Humas Polresta Palu)

PALU, beritapalu | Latihan Pra Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 yang digelar Polda Sulteng di Jojokodi Convention Centre (JCC) Palu, Selasa (6/8/2024) juga dihadiri Polresta Palu yang diwakili Kabag Ops Polresta Palu, Kompol Romy S. Gafur.

Hadir pula para Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Lantas, Kasat Samapta, dan Kasat Binmas Jajaran Pasigala, serta operator masing-masing Polresta/Polres Jajaran Polda Sulteng.

Pelatihan bermateri Tactical Digital Game itu dibuka Dirlat AKBP Rentrix Yusuf itu bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengamanan Pilkada serentak di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

AKBP Rentrix pada sambutan pembukaannya menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh personel dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2024.

“Latihan ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap personel siap dan mampu menghadapi segala bentuk tantangan, sehingga Pesta Rakyat di Sulawesi Tengah ini dapat berlangsung dengan aman dan damai,” ujarnya.

Latihan Tactical Digital Game ini dirancang untuk mensimulasikan berbagai skenario yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada, termasuk penanganan kerusuhan, pengamanan TPS, hingga koordinasi antar satuan tugas. Dengan menggunakan teknologi digital, latihan ini memberikan gambaran yang lebih realistis dan memungkinkan setiap peserta untuk berlatih dalam kondisi yang mendekati situasi sebenarnya.

Kompol Romy S. Gafurmengatakan, kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kesiapan personel.

“Kami harus siap secara maksimal untuk mengawal jalannya Pilkada serentak ini terlebih khusus di wilayah hukum Polresta Palu. Latihan ini membantu kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik, sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan keamanan,” katanya.

Polda Sulteng berharap, dengan dilaksanakannya Latihan Pra Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 ini, seluruh personel dapat bekerja secara optimal dan profesional dalam mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar satuan tugas, sehingga tercipta sinergi yang solid dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Sulawesi Tengah.

Dengan langkah-langkah persiapan yang matang seperti ini, Polda Sulteng optimis Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin mereka dengan rasa aman, tanpa adanya gangguan atau kekhawatiran. (afd/*)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 6 August, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.