Jakarta | Dunia hari ini sedang terjebak dalam kontradiksi moral yang akut. Di satu sisi, krisis iklim telah bermutasi dari sekadar prediksi ilmiah menjadi bencana eksistensial harian. Gelombang panas yang memecahkan rekor, cuaca ekstrem yang tak menentu, dan ancaman titik kritis bumi (climate tipping points) memaksa umat manusia berkejaran dengan waktu untuk melakukan dekarbonisasi—memutus ketergantungan pada bahan bakar fosil demi menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius.
Namun di sisi lain, agenda agung penyelamatan bumi ini menghadapi tembok struktural yang kokoh: kapitalosentrisme – kapitalosentrisme ekologis (atau aspek lingkungan dari capitalocentrism) secara teoritis adalah cara pandang hegemonik yang menempatkan logika kapitalisme sebagai satu-satunya parameter, pusat, dan solusi untuk memahami serta menyelesaikan krisis lingkungan.
Istilah kapitalosentrisme awalnya dirumuskan oleh geografer feminis J.K. Gibson-Graham, para sosiolog lingkungan radikal seperti John Bellamy Foster dan Jason W. Moore menggunakan kritik kapitalosentrisme untuk menyerang balik wacana lingkungan arus utama. Ketika ditarik ke dalam ranah politik ekologi dan teori lingkungan, konsep ini digunakan untuk mengkritik fenomena di mana alam baru dianggap ada, berharga, atau bisa diselamatkan hanya jika diintegrasikan ke dalam sistem pasar, akumulasi modal, dan pertumbuhan PDB
Ini adalah sebuah dogma usang yang memaksakan krisis ekologi diselesaikan murni menggunakan logika akumulasi laba, mekanisme pasar, dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Ketika dekarbonisasi dibajak oleh cara pandang kapitalosentris, transisi energi tidak lagi menjadi jalan pemulihan planet, melainkan arena perebutan hegemoni geopolitical baru yang egois dan timpang.
Kolonialisme Hijau Baru
Dalam lanskap geopolitik global, negara-negara Global North—yang secara historis mengumpulkan kekayaan dari emisi karbon masa lalu—kini memimpin narasi dekarbonisasi melalui jargon Green Growth (Pertumbuhan Hijau). Celakanya, paradigma ini tidak pernah berniat mengurangi konsumsi energi global secara substantif. Solusi yang ditawarkan hanyalah substitusi teknologi: mengganti pembakaran fosil dengan pasokan energi bersih yang membutuhkan mineral kritis dalam jumlah masif, seperti nikel, litium, kobalt, dan tembaga.
Pergeseran ini memicu “demam emas” baru yang memicu ketegangan geopolitik agresif antara Washington dan Beijing. Blok Barat berlomba memproteksi pasar mereka melalui regulasi seperti Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat atau tarif karbon lintas batas di Uni Eropa, sementara Tiongkok mengunci dominasi teknologi dan rantai pasok hilir mineral global.
Imbas dari persaingan ini jatuh secara tidak adil ke pundak negara-negara berkembang (Global South), termasuk Indonesia. Atas nama pemenuhan kuota kendaraan listrik dunia, bentang alam di belahan selatan bumi dikorbankan. Hutan tropis dibabat untuk konsesi tambang, pesisir dicemari limbah smelter, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Fenomena ini tidak lain adalah “kolonialisme hijau” (green colonialism): atmosfer langit utara dibersihkan dengan cara mengotori dan mengeksploitasi tanah di belahan selatan.
Komodifikasi Udara dan Diplomasi Munafik
Manifestasi kapitalosentrisme yang paling nyata dalam tata politik iklim global adalah reduksi krisis lingkungan menjadi komoditas finansial. Mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) dan adopsi target kosong Net Zero Emission kerap menjadi jalan pintas bagi korporasi multinasional untuk membeli “izin mencemari” secara legal. Udara bersih dan hutan adat kini dipaksa masuk ke dalam papan bursa saham, diukur berdasarkan valuasi dolar, bukan fungsinya sebagai penopang kehidupan.
Di panggung diplomasi internasional, standardisasi hijau global kerap berubah menjadi alat proteksionisme ekonomi baru. Negara-negara maju dengan mudah menjatuhkan sanksi atau hambatan tarif terhadap produk dari negara berkembang yang tidak memenuhi standar emisi tertentu. Ini adalah bentuk diplomasi yang munafik: menghukum negara miskin karena menggunakan energi kotor, sementara transfer teknologi hijau dan pendanaan iklim yang dijanjikan dalam berbagai COP (Conference of the Parties) selalu berakhir sebagai retorika tanpa realisasi.
Reorientasi Radikal Geopolitik Iklim
Apabila tata kelola dekarbonisasi global terus bertumpu pada fondasi kapitalosentrisme, krisis iklim tidak akan pernah teratasi. Manusia hanya akan menyaksikan pergeseran kursi oligarki: dari para taipan minyak dan gas bumi masa lalu, menjadi para penguasa teknologi bersih dan pengontrol mineral hijau masa depan. Bumi akan tetap memanas, dan ketimpangan akan semakin melebar.
Geopolitik iklim global membutuhkan reorientasi radikal menuju konsep Transisi yang Berkeadilan (Just Transition). Penyelamatan bumi harus dimulai dengan menuntut pengakuan atas Utang Ekologis (Ecological Debt) yang diemban oleh negara-negara maju. Kompensasi finansial untuk dekarbonisasi global di negara berkembang tidak boleh ditempatkan sebagai utang baru atau peluang investasi yang mencari profit, melainkan sebagai kewajiban ganti rugi historis.
Lebih jauh dari itu, tata dunia baru harus berani meredam syahwat pertumbuhan ekonomi tanpa batas yang menjadi akar kapitalosentrisme. Kita perlu mulai mengadopsi prinsip kecukupan bersama (degrowth) di tingkat global: membatasi konsumsi energi mewah demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang adil dan lestari bagi seluruh umat manusia. Sudah saatnya kita menyadari bahwa planet yang memiliki batas fisik yang rigid ini tidak akan pernah bisa menopang keserakahan sistem ekonomi yang menuntut pertumbuhan abadi.
Penulis : M. Ridha Saleh
