Koalisi BERAMALPolitik

Cagub Sulteng Ahmad Ali Tegaskan Fitnah Sembako adalah Rekayasa

×

Cagub Sulteng Ahmad Ali Tegaskan Fitnah Sembako adalah Rekayasa

Share this article
Ahmad Ali dan mantan Gubernur Sulteng Longki Djanggola di kampanye Relawan Prabowo dan Lisa Kota Palu, Jumat (22/11/2024). (Foto: Tim SultengBeramal.com)
Ahmad Ali dan mantan Gubernur Sulteng Longki Djanggola di kampanye Relawan Prabowo dan Lisa Kota Palu, Jumat (22/11/2024). (Foto: Tim SultengBeramal.com)

PALU, beritapalu | Dalam kampanye terbatas di hadapan ribuan relawan dari Repro dan Lisa Kota Palu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri dengan tegas membantah tuduhan yang beredar di media sosial terkait pembagian sembako oleh tim mereka.

Ahmad Ali menegaskan, isu tersebut adalah rekayasa yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah pendukung pasangan BerAmal (Ahmad Ali – Abdul Karim Aljufri).

“Saya menghimbau masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak termakan fitnah keji yang dilontarkan terhadap pasangan Beramal. Tidak benar bahwa pasangan Beramal menyiapkan atau membagikan sembako kepada masyarakat. Sembako yang beredar di media sosial itu adalah rekayasa yang diciptakan untuk membuat pendukung kami kecewa,” ujar Ahmad Ali saat menghadiri kampanye terbatas yang diselenggarakan Relawan Prabowo (Repro) dan LISA Kota Palu, Jumat (22/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bahkan menggunakan taktik yang lebih licik, seperti mendata masyarakat dengan mengatasnamakan tim Ahmad Ali, lalu menyebarkan janji-janji palsu seperti bantuan masjid dan kebutuhan lainnya. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk provokasi yang dirancang untuk menjatuhkan nama baik pasangan Beramal.

“Kami percaya bahwa masyarakat Sulawesi Tengah sudah cerdas dan dapat menilai siapa yang memberikan janji kosong dan siapa yang memberikan bukti nyata. Fitnah seperti ini hanya menunjukkan kepanikan lawan-lawan politik yang tidak mampu bersaing secara sehat,” lanjutnya.

Ahmad Ali juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh upaya-upaya tersebut. Menurutnya, masa depan Sulawesi Tengah adalah hal yang terlalu berharga untuk dikorbankan demi isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

“Perjuangan ini tidak akan kami nodai dengan hal-hal sepele. Ini menyangkut masa depan Sulawesi Tengah. Jangan gadaikan masa depan kita hanya karena provokasi murahan dari mereka yang haus kekuasaan,” tegas Ahmad Ali.

Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri tetap optimis bahwa masyarakat Sulawesi Tengah akan bersikap bijak dan tidak mudah dipengaruhi oleh fitnah yang beredar. Mereka berkomitmen untuk terus membawa bukti nyata dalam perjuangan menuju perubahan yang lebih baik bagi Sulawesi Tengah.(Tim Media Koalisi BerAmal)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 23 November, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.