PolitikPolresta-Pilkada

Pengamanan Silaturahmi Cawali dan Cawawali Kota Palu di Tawaeli

×

Pengamanan Silaturahmi Cawali dan Cawawali Kota Palu di Tawaeli

Share this article
Sejumlah personel Polresta menjaga keamanan acara silaturahmi cawali dan cawaali Palu di Tawaeli,Palu, Kamis (5/9/2024). (Foto: Humas Polresta Pa;u)
Sejumlah personel Polresta menjaga keamanan acara silaturahmi cawali dan cawaali Palu di Tawaeli,Palu, Kamis (5/9/2024). (Foto: Humas Polresta Pa;u)

PALU, beritapalu | Personel Polresta Palu melaksanakan pengamanan intensif pada kegiatan silaturahmi Calon Wali Kota Palu Hidayat dan Calon Wakil Wali Kota Palu Andi Nur B. Lamkarate di Lapangan Mangu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Kamis malam (5/9/2024).
Kapamwil Objek Tawaeli, Iptu Kristianto memimpin langsung pengamanan tersebut dan mendapat penebalan pengamanan dari jajaran Polresta Palu yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Tinombala 2024.
Iptu Kristianto menyampaikan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama kegiatan berlangsung, serta menciptakan situasi yang kondusif dalam tahapan Pilkada 2024.
Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh kurang lebih 350 warga setempat dari berbagai kalangan yang antusias mengikuti acara. Acara tersebut menjadi momentum penting bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program-program unggulan mereka dalam membangun Kota Palu ke depan.
“Kami telah menempatkan personel di berbagai titik, baik di lokasi utama kegiatan maupun di jalur lalu lintas menuju lokasi. Semua ini dilakukan agar kegiatan berjalan dengan tertib dan aman, serta mencegah adanya potensi gangguan keamanan,” ungkap Kristianto.
Ia menambahkan, pengamanan ini bertujuan untuk memastikan tidak hanya keselamatan pasangan calon, namun juga seluruh masyarakat yang hadir. Langkah-langkah antisipatif diambil untuk mencegah kemungkinan munculnya kerumunan yang berlebihan, mengingat tingginya antusiasme warga terhadap kegiatan ini.
Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh warga yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan, dan menjaga suasana damai selama berlangsungnya tahapan Pilkada.
“Silaturahmi dan kampanye merupakan hak setiap pasangan calon, namun kami berharap semua pihak dapat turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, agar seluruh proses Pilkada dapat berjalan dengan damai hingga hari pencoblosan,” tambah Iptu Kristianto.
Kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung hingga hari pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang. Polresta Palu terus bersinergi dengan pihak terkait guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Palu selama tahapan Pilkada berlangsung.
Dengan demikian, pengamanan terhadap kegiatan politik di wilayah Kota Palu ini menjadi bukti komitmen penuh Polresta Palu dalam mengawal jalannya Pilkada 2024 secara profesional dan transparan, demi menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. (afd/*)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 5 September, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.