Banggai KepualuanPolitik

Kapolres Bangkep Indikasikan Ada Oknum Perwira yang Sering Sebar Hoax

×

Kapolres Bangkep Indikasikan Ada Oknum Perwira yang Sering Sebar Hoax

Share this article
Kapolres Bangkep, AKBP Jimmy Simanjuntak. (foto: ist)
Kapolres Bangkep, AKBP Jimmy Simanjuntak. (foto: ist)

BANGGAI KEPULAUAN, beritapalu | Kapolres Bangkep Indkasikan Ada Oknum Perwira yang Sering Sebar Hoax, beritapalu |Kapolres Banggai Kepulauan (Bangkep), AKBP Jimmy Marthin Simanjutak mengindikasikan adanya oknum perwira di Polres Bangkep yang sengaja membocorkan informasi tidak benar keluar dan tidak sesuai kewenangannya.

Indikasi itu dinyatakan Kapolres Jimmy di hadapan jajaran dan anggota Polres Bangkep pada apel pagi yang berlangsung di halaman Polres Bangkep, Senin (27/10/2024).

“Jika ada oknum yang memanfaatkan situasi, tentunya yang bersangkutan dapat menjadi duri dalam daging dan selalu mengkambing hitamkan orang lain demi sentimen pribadi,” kata Kapolres Jimmy.

Ia menegaskan agar seluruh anggota Polri terlebih khusus jajarannya di Polres Bangkep dapat bersikap netral di dalam Pilkada serentak 2024. Polri harus berdiri netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon manapun, baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Kapolres Banggai Kepulauan berharap jajarannya baik yang berada di Polres sampai ke Polsek termasuk para Babinkamtibmas bisa menjadi pelopor penggerak suksesnya Pilkada 2024 dengan menjaga, mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pilkada.

“Jangan kita sendiri yang menjadi biang penyebar hoax sehingga dapat menyebabkan situasi kamtibmas tidak kondusif dan juga hubungan komunikasi antara Polri dengan pihak lainya termasuk dengan unsur forkopimda menjadi terganggu dan renggang, selain itu kita juga jangan cawe-cawe mendukung salah satu pasangan calon, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Kapolres Jimmy.

Sikap profesional dari seorang Kapolres Bangkep ini mampu menepis dugaan dan prasangka dari orang-orang tertentu yang selalu memanfaatkan dan mencari-cari kekurangan untuk menjatuhkan karir jabatan Kapolres dengan cara mengadu domba dan menyebarkan hoax sehingga terkesan adanya miss komunikasi dan hubungan yang renggang antara Polres Bangkep dengan pejabat Bupati serta pejabat lainnya.

“Sebagaimana kita ketahui di mana saja tempat kerja dan aktifitas kita pasti akan ada saja orang lain yang tidak senang dan tidak suka dengan kita, juga dengan jabatan yang kita emban, tentulah mereka akan selalu melakukan segala cara untuk menjatuhkan dan menyingkirkan kita,” sebutnya.

Kapolres Bangkep mengaku akan bersikap tegas kepada anggotanya yang selalu menyebarkan informasi internal ke pihak lainya dengan menambah bumbu hoax tersebut, sehingga kebersamaan serta sinergitas yang baik antara Kapolres dengan Pemda Bangkep juga Pemda Balut serta seluruh elemen lapisan masyarakat bisa tetap harmoni sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. (afd/*)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 31 October, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.