Koalisi BERAMALPolitik

Ahmad Ali: Masyarakat Tak Bisa Diukur dengan Sembako

×

Ahmad Ali: Masyarakat Tak Bisa Diukur dengan Sembako

Share this article
Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali berorasi dalam kampanye akbar di Lapangan Immanuel Palu, Sabtu (23/11/2024). (Foto: Tim Media BerAmal)
Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali berorasi dalam kampanye akbar di Lapangan Immanuel Palu, Sabtu (23/11/2024). (Foto: Tim Media BerAmal)

PALU, beritapalu | Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali menegaskan tidak ada tim pemenangannya menyebarkan sembako menjelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi itu. Menurutnya, masyarakat Sulteng tidak bisa diukur dengan satu bungkus sembako.

“Masyarakat Sulteng itu mahal. Tidak bisa diukur dengan sembako,” terangnya saat berorasi dalam kampanye akbar BerAmal di Lapangan Immanuel Palu, Sabtu (23/11/2024).

Menurut Ahmad Ali, bagi-bagi sembako yang dituduhkan kepada tim BerAmal adalah fitnah.

“Masyarakat Sulteng tidak bisa dibeli hanya dengan sembako. Masyarakat Sulteng harus disejahterakan melalui program-program yang kami tawarkan,” tegasnya.

Ahmad Ali kembali mengajak seluruh tim pemenangan untuk fokus bekerja memenangkan BerAmal dan mengabaikan fitnah.

“Saya minta kita fokus. Pemilihan tinggal beberapa hari. Insya Allah kita sudah menang di hari rakyat. Saat ini kita tinggal mempertebal kemenangan,” imbuhnya.

Ketua Partai Koalisi BerAmal Sulawesi Tengah, Abdul Arus Karim menjamin, pasangan BerAmal akan menunaikan semua janji-janjinya selama kampanye.

“Kami pastikan, ketika Ahmad Ali -Abdul Karim menang, semua program yang disampaikan saat kampanye akan ditunaikan,” ungkapnya.

Arus menyebutkan, Pasnagam BerAmal didukung 10 partai besar yang punya koneksi di pusat.

Oleh karena itu, kerika mereka menang, program dari pusat akan mudah masuk ke Sulteng.

“Untuk itu 27 November, kita menangkan nomor urut 1, Ahmad Ali-Abdul Karim,” tandasnya.

Kampanye akbar ini dihadiri belasan ribu masyarakat Sulteng khususnya dari Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Mereka datang bukan hanya ingin melihat artis yang menghibur, namun banyak dari mereka mau melihat secara langsung calon gubernur mereka menyampaikan visi dan misinya.

“Alhamdulillah, akhirnya saya bisa lihat langsung Pak Ahmad Ali. Selama ini cuman lihat di baliho dan medsos. Insya Allah beliau dimudahkan jalannya untuk menjadi pemimpin Sulteng,” aku salah satu warga Sigi, Nur Rahma.

Hal serupa juga disampaikan warga Palu. Sulaiman mengaku, datang ke kampanye akbar BerAmal ingin mendengar langsung program Ahmad Ali.

“Tadi saya sudah dengar program beliau. Saya pikir masyarakat Sulteng pasti bisa memilih mana program yang memihak ke rakyat. Semua program Ahmad Ali pro rakyat. Insya Allah beliau menang,” harapnya.

Dalam kampanye akbar ini, turut dihadiri tujuh partai pengusung dan tiga partai partai pendukung.

Selain itu juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Nilan Sari Lawira dan tim pemenangan koalisi BerAmal. (tim media Koalisi BerAmal)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 23 November, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.