Koalisi BERAMALPolitik

Kontribusi Ahmad Ali untuk Masyarakat Sulteng Sudah Terbukti

×

Kontribusi Ahmad Ali untuk Masyarakat Sulteng Sudah Terbukti

Share this article
Dewan Penasihat Partai Koalisi BERAMAL Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu (lima dari kanan) berpose bersama pengurus partai koalisi dan warga seusai melakukan kampanye terbatas di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Senin (14/10/2024) malam. Foto: Tim Media Koalisi BERAMAL Provinsi)
Dewan Penasihat Partai Koalisi BERAMAL Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu (lima dari kanan) berpose bersama pengurus partai koalisi dan warga seusai melakukan kampanye terbatas di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Senin (14/10/2024) malam. Foto: Tim Media Koalisi BERAMAL Provinsi)

PALU, beritapalu | Dewan Penasihat Partai Koalisi BERAMAL Sulawesi Tengah, Andi Mulhanan Tombolotutu menilai, calon Gubernur nomor urut 1, Ahmad Ali sudah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sudah selesai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya.

Menurutnya, selama ini Ahmad Ali aktif memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Sulteng dengan menggunakan dana pribadinya.

“Ahmad Ali telah membangun pesantren gratis untuk semua santri, membantu biaya pendidikan S1, S2, hingga S3 bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta kurang mampu. Ia juga membantu biaya pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Mulhanan di hadapan ratusan warga yang menghadiri kampanye terbatas Partai Koalisi BERAMAL Sulteng di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Senin (14/10/2024) malam.

Ia mengungkapkan, Ahmad Ali juga diketahui memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM, membiayai umrah bagi imam masjid, pegawai syara, dan penghafal alquran, serta menciptakan lapangan kerja di pelbagai sektor usaha di lima provinsi, mencakup bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan.

“Semua itu dilakukan secara pribadi dengan uang sendiri,” tegas Mulhanan.

Oleh karena itu, jika Ahmad Ali dan calon Wakil Gubernur, Abdul Karim Aljufri terpilih memimpin Sulteng lima tahun kedepan, kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan Sulteng bisa terwujud.

“Bayangkan jika Ahmad Ali menjadi gubernur, tentu program-program itu akan diimplementasikan secara pemerintahan,” imbuh Mulhanan.

Sebelumnya, Ahmad Ali mengklaim, bahwa masyarakat Sulteng sudah menaruh kepercayaan besar kepada pasangan BERAMAL.

Menurutnya, apa yang dijanjikan oleh kandidat lain, seperti pendidikan gratis dan beasiswa, sudah dilakukan oleh pasangan BERAMAL jauh-jauh hari.

“Soal kemakmuran imam dan pegawai sara, kami sudah melakukannya, bahkan dengan dana pribadi. Bayangkan apa yang bisa kami lakukan jika kami sudah menjabat, uang yang ada akan kami habiskan untuk rakyat,” papar Ahmad Ali.

Ia menambahkan, bahwa dirinya maju dalam Pilkada bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kami sudah selesai dengan urusan kami, kami maju untuk kemajuan masyarakat Sulteng,” tandasnya. (Tim Media Koalisi BERAMAL Provinsi)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 15 October, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.