HANDALPolitik

Sintuvu To Ri Birobuli Raya Deklarasi Dukungan untuk Hidayat-Anca

×

Sintuvu To Ri Birobuli Raya Deklarasi Dukungan untuk Hidayat-Anca

Share this article
Perwakilan warga yang tergabung dalam To Ri Birobuli Raya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palu periode 2024-2029 di lapangan Tendelemo, Jalan Basuki Rahmat, Palu, Minggu (21/8/2024) malam. (Foto : Tim Media Handal)
Perwakilan warga yang tergabung dalam To Ri Birobuli Raya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Palu periode 2024-2029 di lapangan Tendelemo, Jalan Basuki Rahmat, Palu, Minggu (21/8/2024) malam. (Foto : Tim Media Handal)

PALU, beritapalu | Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok Sintuvu To Ri Birobuli Raya mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu periode 2024-2029.

Deklarasi ini berlangsung di lapangan Tendelemo, Jalan Basuki Rahmat, Palu, Rabu (21/8/2024) malam.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Birobuli Utara, Sulaeman mengatakan,  masyarakat Birobuli Raya siap memberikan dukungan penuh kepada pasangan Hidayat – Andi Nur B Lamakarate.

“Kami keluarga besar Birobuli Utata sudah sepakat akan memenangkan pasangan Hidayat – Andi Nur B Lamakarate di Pilkada Palu mendatang,” tegasnya.

Dalam deklarasi tersebut, Sulaeman juga menekankan komitmen masyarakat Birobuli Raya untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 dengan damai dan kondusif.

“Kami, masyarakat Birobuli dengan ini menyatakan akan melaksanakan Pilkada 2024 dengan damai dan kondusif demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sulaeman menambahkan, warga Sintuvu To Ri Birobuli Raya menolak segala bentuk upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Kami menolak segala upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari hal-hal yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, money politik, serta tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil,” jelas Sulaeman.

Sintuvu To Ri Birobuli Raya sendiri merupakan gabungan dari pelbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang tersebar di Kelurahan Birobuli Utara dan Birobuli Selatan yang semuanya bertekad untuk memenangkan pasangan Hidayat-Anca dalam Pilkada Palu 2024.

“Kami bertekad akan memenangkan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate,” pungkas Sulaeman, menegaskan semangat kebersamaan dan dukungan kuat masyarakat Birobuli Raya terhadap pasangan yang dikenal dengan sebutan “Handal” itu.

Deklarasi ini menjadi salah satu tanda semakin menguatnya dukungan terhadap pasangan Hidayat-Anca dalam kontestasi Pilkada Palu, sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat Birobuli Raya untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Palu di masa depan. (Tim Media Handal)

Editor: beritapalu
Penulis: beritapalu
Tanggal: 21 August, 2024
Bugernur Anwar Hafid dan Wagub Reny A Lamadjido pada peringatan setahun memimpin Sulteng di Masjid Baitul Khairaat, Minggu (22/2/2026). (©Humas Pemprov Sulteng)
Palu

Pemprov Sulteng memperingati satu tahun kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dengan kegiatan doa bersama, dzikir, buka puasa, dan penyaluran lebih dari 5.000 paket sembako kepada masyarakat di Masjid Raya Baitul Khairaat, Palu, Minggu (22/2/2026).

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026). (©Humas Pemprov Sutleng)
Palu

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tiga program utama yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur dr. Reny A Lamadjido pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).

IPC bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pada konferensi pers tentang wacana pilkada. (©IPC)
Komunitas

Indonesian Parliamentary Center bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang berisiko mempersempit kedaulatan rakyat dan memperkuat dominasi elite politik.