IESR dan Kemenko Perekonomian Rilis Kajian Rencana Pembangunan PLTS 100 GW

JAKARTA, beritapalu.iD | Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia merilis kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty pada Senin (23/2/2026). Kajian ini merupakan rancangan pelaksanaan perintah Presiden Prabowo untuk membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang disampaikan pada pertengahan 2025.

Kajian tersebut menawarkan analisis komprehensif atas implementasi pembangunan PLTS 100 GW yang mencakup dua strategi utama: percepatan penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbiaya dan beremisi tinggi selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, serta pengembangan sistem energi surya skala desa untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, industri lokal, UMKM, dan berbagai aktivitas ekonomi produktif lainnya.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyatakan bahwa transisi energi selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi fondasi pertumbuhan baru yang lebih berkualitas. “Inisiatif PLTS 100 GW membuka peluang besar bagi industri dalam negeri karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik, sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai Indonesia memiliki kesempatan bertransformasi menjadi pemimpin energi terbarukan di Asia Tenggara, mengingat potensi teknis energi surya Indonesia mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW). Ia menyebut, dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi senilai USD 50–70 miliar, menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau, serta berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 24 juta tCO2eq.

Kajian ini memperkirakan kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar USD 70 miliar dalam lima tahun, yang memerlukan koordinasi lintas kementerian, dukungan perbankan hijau, serta partisipasi sektor swasta. Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai, terutama untuk menggantikan pembangkit diesel di daerah 3T dan mendukung elektrifikasi perdesaan.

Kajian ini juga mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama yang terstruktur, mencakup penerbitan Perpres atau Inpres untuk membentuk tim pelaksana, kapitalisasi fasilitas energi desa, pengumuman bundling proyek regional di NTT, Maluku, dan Papua, hingga peluncuran program sertifikasi tenaga teknisi untuk sedikitnya 5.000 orang. IESR menegaskan bahwa program PLTS 100 GW secara inheren mendorong revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah terjadinya stranded assets di masa depan.