Krisis Anggaran PBB Ancam Program Kemanusiaan Global

NEW YORK, beritapalu | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi krisis keuangan yang semakin memburuk, mengancam keberlanjutan program-program kemanusiaan di berbagai negara.

Mulai dari bantuan bagi pengungsi di Mozambik hingga layanan kesehatan ibu di Afghanistan, banyak program berisiko terhenti akibat minimnya pendanaan.

Per 9 Mei 2025, negara anggota baru menyetor US$1,8 miliar dari total anggaran rutin PBB sebesar US$3,7 miliar. Total tunggakan mencapai US$2,4 miliar, termasuk utang tahun-tahun sebelumnya. Amerika Serikat memiliki tunggakan terbesar, sekitar US$1,5 miliar.

Negara besar lain yang belum melunasi kewajiban : Tiongkok (US$597 juta), Rusia (US$72 juta), Arab Saudi (US$42 juta), dan Meksiko & Venezuela (US$38 juta) masing-masing

Krisis serupa terjadi dalam anggaran misi penjagaan perdamaian, dengan total tunggakan mencapai US$2,7 miliar per 30 April.

Sekretaris Jenderal António Guterres meluncurkan program “UN80”, bertujuan meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya operasional. Pengurangan tenaga kerja hingga 20% untuk menghindari pembagian tugas yang tumpang tindih. Penyederhanaan sistem kerja guna menekan biaya administrasi.

Badan-badan PBB seperti UNFPA dan UNHCR memperingatkan bahwa pemangkasan dana mengancam jutaan orang, khususnya perempuan dan anak perempuan di Kongo, Haiti, Sudan, dan Afghanistan yang membutuhkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. 750 ribu pengungsi di Mozambik yang berisiko kehilangan akses kesehatan dan pendidikan. Program HIV/AIDS di Tajikistan, dengan 60% pendanaan terancam hilang.

Hanya 13% dari total US$4,2 miliar kebutuhan Sudan telah terpenuhi, menyebabkan 250 ribu anak putus sekolah. Kasus kekerasan berbasis gender di Kongo melonjak 38% karena layanan bantuan ditutup. Upaya pencegahan wabah kolera di Haiti berisiko berhenti. Di Ukraina, hanya 25% dari dana kemanusiaan 2025 telah tersedia, mengancam kelangsungan berbagai layanan.

Kepala OCHA, Tom Fletcher, telah mengumumkan pengurangan jumlah pekerja dan penghentian sejumlah program akibat minimnya dana yang tersedia.

Dengan kondisi ini, PBB harus mencari solusi cepat guna menyelamatkan berbagai program kemanusiaan penting bagi jutaan orang di seluruh dunia. (afd/*)