AGRA Parade Perahu di Teluk Jakarta Saat Pelantikan Presiden

JAKARTA, beritapalu | Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menggelar aksi simbolik doa bersama dan parade perahu serta pembentangan baliho yang berisi tuntutan-tuntutan rakyat di Teluk Jakarta saat berlangsung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Aksi ini dimulai dari kali Dadap menuju pantai depan PIK 2 yang diikuti oleh 50-an perahu Nelayan. Aksi simbolik ini untuk memberikan peringatan kepada pemerintah yang dilantik,  Prabowo-Gibran agar tidak melanjutkan semua kebijakan dan program pemerintahan Jokowi yang telah terbukti hanya melahirkan penderitaan rakyat.

Undang-undang Cipta Kerja yang ditetapkan di era pemerintahan Jokowi yang sejak direncanakan hingga ditetapkan telah mendapatkan penolakan dari rakyat harus menjadi agenda mendesak pemerintahan Prabowo untuk dicabut karena hanya menjadi legitimasi bagi politik upah murah bagi kaum buruh di perkotaan dan mempermudah perampasan tanah, penggusuran rumah dan ruang hidup rakyat.

“Begitu juga dengan Reforma Agraria “palsu” Jokowi, Proyek Strategis Nasional, pembentukan Bank Tanah, Food Estate dan Hilirisasi Industri semua harus segera dicabut dan dihentikan oleh Prabowo karena hanya melahirkan penderitaan bagi rakyat khususnya kaum tani, nelayan dan masyarakat Adat,” kata Sekjen AGRA, Saiful Wathoni dalam keterangan persnya, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya, reforma agraria yang sejak lama menjadi tuntutan kaum tani oleh Jokowi hanya dibajak sebagai istilah untuk menjalankan politik “Domain Verklaring” ala kolonial yang ditandai dengan sertifikasi tanah sebagai agenda prioritasnya dilihat dari realisasi terlapor mencapai 10,649 juta Ha dari target 4,5 juta Ha.

“Tidak ada tanah yang benar-benar dibagikan Jokowi justeru seiring pelaksanaan Reforma Agraria angka monopoli tanah untuk sektor kehutanan, taman nasional, perkebunan skala besar dan pertambangan besar semakin meningkat,” sebutnya.

Di sektor kehutanan, pelembagaan kehutanan melalui Pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) semakin memperterang kedudukan kehutanan sebagai alat memonopoli tanah yang luasnya saat ini telah mencapai 99 juta Ha dari target luas kehutanan 125 juta Ha bahkan bisa terus meluas.

Di sektor taman nasional, sepanjang era pemerintahan Jokowi terdapat 6 Taman Nasional Baru yang ditetapkan sehingga total jumlah Taman Nasional menjadi 56 unit dengan luas monopoli tanah keseluruhan mencapai 16 juta Hektar.

Di sektor perkebunan skala besar didominasi oleh perkebunan sawit yang luasnya terus meningkat dari 8,5 juta Ha tahun 2021 menjadi 9,1 Ha pada tahun 2023. Begitu pula di sektor pertambangan yang juga terus meningkat dilegitimasi dengan program Hilirisasi Industri yang praktiknya adalah pembukaan kawasan-kawasan pertambangan skala luas seperti IMIP, IWIP, IHIP, dan lain-lain.

Ia menilai, kehadiran PSN pada praktiknya sebagai alat untuk menggusur rumah-rumah dan ruang hidup rakyat, dan pelembagaan bank tanah sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kembali tanah-tanah rakyat agar semakin mudah diserahkan untuk kepentingan para pengusaha besar. Lalu food estate dan hilirisasi adalah program kedaulatan pangan serta industrialisasi nasional palsu yang tak hanya merampas tanah rakyat tapi juga menghancurkan lingkungan dan ruang hidup rakyat.

Melihat latar belakang Prabowo-Gibran dan peranan Jokowi dalam memuluskan kepemerintahan Prabowo-Gibran, maka menurutnya, rakyat tidak bisa berharap banyak pada rezim ini yang bahkan sehari menjelang momentum pelantikannya upaya pembungkaman gerakan rakyat telah dimulai dengan melakukan pelarangan hingga pembubaran aksi-aksi demonstrasi dari berbagai elemen gerakan rakyat.

Atas situasi itu, ia mengajak seluruh rakyat dan elemen organisasi rakyat untuk tetap dengan lantang, berani, teguh dan mandiri menyuarakan tuntutan umumnya secara jujur bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Hentikan kelanjutan seluruh kebijakan rezim Jokowi yang telah terbukti menghancurkan demokrasi dan kehidupan rakyat Indonesia dalam kondisi krisis semakin kronis yang hanya menciptakan penindasan, kemiskinan dan penderitaan.

Hentikan Reforma Agraria Palsu Joko Widodo dan jalankan Reforma Agraria Sejati yang sesuai dengan kehendak sejati rakyat Indonesia, bubarkan Bank Tanah karena menjadi penghambat Reforma Agraria Sejati.

Hentikan proyek strategis nasional yang telah terbukti merampas tanah, menggusur rumah dan menghilangkan ruang hidup rakyat Indonesia. Berikan akses rakyat untuk berladang dan memanfaatkan hutan secara adil Tanpa melalui skema “sewa tanah” ala Perhutanan Sosial yang menipu.

Berikan jaminan sarana produksi pertanian murah dan mudah bagi kaum tani serta jaminan atas harga hasil produksi pertanian yang layak bagi hasil produksi kaum tani. Hentikan proyek Hilirisasi Industri karena bukan Industrialisasi Nasional, bangun industrialisasi Nasional berdasarkan pelaksanaan Reforma Agraria sejati. (afd/*)