pojokPALU
pojokSIGI
pojokPOSO
pojokDONGGALA
pojokSULTENG
bisnisSULTENG
bmzIMAGES
rindang.ID
JAKARTA, beritapalu | Peraturan Pemerintah Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Nomor 21 tahun 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah menuai gelombang aksi penolakan besar dari seluruh elemen gerakan masyarakat sipil.
Penolakan itu terutama karena konsep Tapera tidak menyelenggarakan atau memproyeksikan pembangunan perumahan rakyat, namun lebih kepada menghimpun uang rakyat untuk dikelola dan diinvestasikan pada jenis sektor keuangan seperti ; surat berharga negara, obligasi dan sejenisnya.
Sejumlah analisis umum menduga, uang yang dihimpun tersebut erat kaitannya untuk digunakan pada pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional serta program-program pemerintah selanjutntya.
“Artinya kemungkinan dampak dari penetapan kebijakan tapera sendiri berpotensi menimbulkan konflik bagi seluruh sektor masyarakat sipil. Bagi petani, lingkungan, masyarakat adat, masyarakat miskin kota, perempuan akan mengalami perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan penggusuran secara struktural akibat Proyek-proyek PSN yang bisa jadi sumber modalnya dari iuran Tapera,” tulis keterangan pers kolektif Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Senin (24/6/2024).
Menurut Gebrak, bagi kelas buruh akan semakin jauh dari hidup layak karena potongan wajib iuran Tapera, asuransi kesehatan dan tenaga kerja (BPJS TK/KS), Pajak Penghasilan, PPN dari barang dan jasa, potongan koperasi, dan lainnya menambah beban yang sangat berat disamping kenaikan upah yang tidak signifikan antara 0,1 hingga 0,3% (berdasarkan PP 51 tahun 2023 Tentang Pengupahan) sehingga kualitas upah semakin jatuh dan biaya hidup semakin tinggi.
Terbaru, Pemerintah menunda kebijakan tersebut, namun di sisi lain lembaga pemerintahan seperti kementerian ketenagakerjaan tetap melakukan sosialisasi mengenai Tapera dan fakta lainnya adalah berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2020 bahwa Tapera akan mulai diterapkan pada tahun 2027.
Gebrak mengaku akan mobilisasi massa untuk turun ke jalan pada hari Kamis (27/6/ 2024) dan mengajak masyarakat sipil dan organisasi rakyat lainnya untuk ikut bergabung dalam aksi penolakan Tapera ini. (afd/*)
Akurat dan Terpecaya
