BANDA ACEH, beritapalu.ID | Universitas Syiah Kuala bersama UN Women Indonesia menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Advokasi Kebijakan Gender dan Perubahan Iklim pada 9-11 April 2026, merespons data survei yang menunjukkan perempuan di Aceh menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya dan partisipasi dalam konteks perubahan iklim.
Pelatihan yang diikuti 22 peserta dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah ini merupakan bagian dari program EmPower II: Women for Climate Societies di Indonesia. Peserta mempelajari keterkaitan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim, serta pemanfaatan data untuk advokasi kebijakan dengan pendekatan berbasis data.
Survei Baseline Gender Data Perubahan Iklim dan Transisi Energi ACCI tahun 2025 mengungkapkan bahwa meskipun perempuan menjadi garda depan resiliensi komunitas, mereka sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait iklim. Krisis iklim di Aceh telah memperlebar ketimpangan sosial, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya perspektif gender dalam kebijakan iklim. “Kebijakan pemerintah kota harus melihat keterkaitan antara gender dan perubahan iklim. Pengambilan keputusan juga harus berbasis data, dengan mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap kelompok berbeda,” ujarnya.
Programme Manager UN Women Indonesia Iriantoni Almuna menyatakan bahwa melindungi hak perempuan dan memperkuat ketahanan mereka melalui kebijakan responsif gender adalah kunci dalam mendorong ketahanan iklim. Ia menyebut Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang telah disusun Pemerintah Indonesia sebagai instrumen advokasi yang diharapkan kuat di tingkat daerah.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USK Prof. Dr. Mudatsir menekankan bahwa perubahan iklim adalah fenomena sosial. Ia mengungkap bahwa bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada November lalu menunjukkan paling banyak korban adalah kelompok rentan perempuan dan anak-anak.
Kepala Aceh Climate Change Initiative USK Suraiya Kamaruzzaman menyatakan bahwa perempuan bukan hanya kelompok terdampak tetapi aktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan. “Kebijakan yang mengabaikan mereka berarti mengabaikan solusi,” tegasnya.
Program EmPower II dijalankan oleh UN Women bersama UNEP dengan dukungan Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss. Program berfokus pada penguatan aksi iklim responsif gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan, serta pengembangan mata pencaharian tangguh iklim.
