Indonesia-PBB Luncurkan Program Pembiayaan Petani Kecil Hadapi Risiko Iklim
JAKARTA, beritapalu.ID | Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program bersama yang menargetkan mobilisasi 205 juta dolar AS untuk mendukung petani kecil mengadopsi pertanian berkelanjutan dan mengakses layanan keuangan dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Program ini akan fokus di dua provinsi penghasil pangan terbesar, Jawa Timur dan Lampung, hingga tahun 2027.
Program UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems diluncurkan Kamis (9/4) di Gedung Bappenas, Jakarta, dengan target meningkatkan kesejahteraan 300.000 petani kecil dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyatakan program ini sejalan dengan prioritas nasional mendorong transformasi sistem pangan dan pembangunan berkelanjutan. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture,” ujarnya.
Petani kecil merupakan tulang punggung pertanian Indonesia namun paling rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama mengancam mata pencaharian mereka, menimbulkan risiko bagi pendapatan pedesaan dan ketahanan pangan nasional.
Program akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif kepada setidaknya 15.000 petani di Jawa Timur, dengan fokus pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air. Praktik ini mencakup teknologi yang peka terhadap konteks lokal, memungkinkan petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.
Untuk mendukung adopsi praktik berkelanjutan, program mengintegrasikan mekanisme pembiayaan inovatif yang sudah ada, termasuk asuransi iklim, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Bond), Green Sukuk, dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Petani kecil akan didukung menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat mengakses asuransi iklim dan teknologi cerdas iklim seperti irigasi bertenaga surya. BPDLH juga diharapkan menyalurkan pembiayaan mikro kepada setidaknya 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal menyatakan dari investasi program bersama sebesar 2 juta dolar AS, target mobilisasi mencapai 205 juta dolar AS dalam pembiayaan publik dan swasta. “Dengan menggabungkan keahlian teknis dari FAO, UNDP, dan IFAD, program menerapkan praktik pertanian inovatif dan cerdas iklim,” ujarnya.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menekankan sektor pertanian menerima porsi pembiayaan iklim yang sangat rendah. “Melalui program bersama ini kami berharap dapat membuka lebih banyak investasi untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,” tegasnya.
Program dipimpin FAO bekerja sama dengan IFAD, UNDP, dan UNRCO, serta didukung Joint SDG Fund dan kontribusi dari Uni Eropa serta 16 negara donatur.
