Kanwil Ditjenpas Sulteng Teken PKS Dengan Pemda Morut

MOROWALI UTARA, beritapalu.ID | Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, bersama Bupati Morowali Utara, Delis J. Hehi, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung peningkatan pembinaan, pembimbingan, serta penguatan layanan pemasyarakatan, Jumat (13/2/2026).

Penandatanganan PKS dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kolonodale dan penyerahan kunci kendaraan dinas di Aula Dr. Suhardjo Lapas Kolonodale.

Bagus Kurniawan menjelaskan, kerja sama dengan Pemerintah Daerah Morowali Utara bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui dukungan program pelatihan, kegiatan reintegrasi sosial, serta penguatan layanan pemasyarakatan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan proses pembinaan tidak berhenti di dalam lapas, tetapi berlanjut hingga warga binaan kembali dan diterima di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan, sinergi antara pemasyarakatan dan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang komprehensif, terukur, dan berdampak nyata bagi keamanan serta kesejahteraan sosial.

“Pendekatan pemasyarakatan modern menempatkan pembimbingan dan pemberdayaan sebagai kunci menekan residivisme sekaligus membangun kemandirian warga binaan,” ungkapnya.

Bagus juga menyampaikan bahwa peresmian Pos Bapas Kolonodale menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

“Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, paradigma pemidanaan bergeser ke arah keadilan restoratif dan pengawasan berbasis masyarakat. Keberadaan Pos Bapas menjadi infrastruktur strategis dalam implementasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Delis J. Hehi menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif Kanwil Ditjenpas Sulteng dalam memperkuat layanan pemasyarakatan di wilayahnya.

“Pemerintah daerah mendukung penuh program pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan karena hal ini berkaitan langsung dengan ketertiban masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pencegahan kejahatan berulang,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Pos Bapas Kolonodale diharapkan mampu mempercepat layanan pembimbingan kemasyarakatan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pidana alternatif di daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Morut, Wakapolres Morut, Danpos Polairud, Danpos AL, Komandan Yonif TP 825, Danki Brimob Lemboroma, perwakilan Kajari, Danramil, serta tamu undangan lainnya.