Pemerintah Belum Finalkan Keputusan Pensiun PLTU Cirebon-1

JAKARTA, beritapalu.ID | Meskipun telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang peta jalan pengakhiran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Indonesia belum menunjukkan progres konkret dalam implementasinya. Ketidakpastian ini terlihat dari belum adanya tindak lanjut komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mendukung pensiun dini PLTU Cirebon-1 (660 MW).

Permasalahan semakin rumit dengan munculnya wacana PT PLN akan membatalkan rencana pensiun dini tersebut karena mempertimbangkan biaya penalti kontrak yang sangat besar, mencapai sekitar Rp60 triliun selama lima tahun.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keterlambatan keputusan ini berasal dari ketidakpastian yang dihadapi PLN dalam memperoleh persetujuan pemerintah. “Jika pemerintah tidak segera memfinalkan keputusan, hal ini akan mengurangi kredibilitas negara dan memperburuk iklim investasi Indonesia,” ujar organisasi tersebut.

Rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 bermula pada 2021 ketika Indonesia menjadi bagian dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang diluncurkan Asian Development Bank (ADB) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di COP26 Glasgow. Komitmen diperkuat kembali melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) saat Indonesia menjadi Presiden G20 pada tahun yang sama.

Proyek ini telah melewati kajian kelayakan teknis dan ekonomis, dengan sejumlah kesepakatan antara PLN dan PT Cirebon Electric Power. ADB juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan, meskipun masih dinilai belum memadai oleh pemerintah Indonesia.

Pembatalan rencana pensiun ini bertentangan langsung dengan komitmen Presiden Prabowo yang dalam pidato kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2025 menyatakan keinginan untuk meninggalkan energi fosil dalam sepuluh tahun ke depan. Langkah mundur ini juga akan memperlambat transisi energi menuju dekarbonisasi di sektor kelistrikan.

Fabby Tumiwa, CEO IESR, mengkritik sikap pemerintah dan PLN yang hanya mempertimbangkan biaya kompensasi kontrak tanpa melihat manfaat ekonomi jangka panjang. “Kekhawatiran terhadap biaya pensiun dini yang dianggap tinggi hanya melihat dari biaya kompensasi kontrak belaka dan tidak mempertimbangkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari penurunan biaya polusi dan kesehatan publik,” katanya.

Menurut Tumiwa, tingginya biaya pensiun dini justru merupakan akibat dari kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, yang hingga kini belum dikoreksi. Struktur Purchase Power Agreement (PPA) PLTU dengan klausul take-or-pay (TOP) menyebabkan PLN harus membayar listrik pada tingkat kapasitas tinggi selama 30 tahun—tiga kali lebih lama dari periode pengembalian investasi normal.

“Listrik dari PLTU sejatinya tidak murah karena ada eksternalitas yang tidak pernah dihitung, yaitu dampak kesehatan dan biaya akibat polusi udara yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk kenaikan beban BPJS,” tambah Tumiwa.

Kajian IESR mengungkapkan bahwa manfaat pensiun dini PLTU ditinjau dari penghematan subsidi, penurunan risiko dan biaya kesehatan justru 2 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan biaya pensiun dini itu sendiri.

Studi IESR 2022 memperkirakan biaya pensiun dini 9,2 GW PLTU di 2030—sesuai target Perjanjian Paris—mencapai USD 4,6 miliar (Rp73,6 triliun). Biaya meningkat menjadi USD 27,5 miliar (Rp440 triliun) untuk mempensiunkan seluruh PLTU hingga 2045.

Namun, potensi penghematan jauh lebih signifikan: Subsidi listrik batu bara yang dapat dihindari: USD 34,8 miliar (Rp556 triliun), Penghematan biaya kesehatan publik: USD 61,3 miliar (Rp980 triliun)

Kebutuhan investasi energi terbarukan, jaringan listrik, dan penyimpan energi untuk menggantikan PLTU hingga 2050 diperkirakan mencapai USD 1,2-1,3 triliun. Namun, investasi ini akan menjadi aset PLN dan negara di masa depan.

Keputusan pembatalan pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan terus menjadi sorotan, mengingat dampaknya terhadap kredibilitas Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global dan target net-zero emission 2060 atau lebih cepat.