Digelar High Level Dialog Pengelolaan Kawasan Laut dan Pesisir Berkelanjutan

PALU, beritapalu.ID | Gubernur Sutleng diwakili Kadis Kehutanan Sulteng, Muhammad Neng membuka High Level Dialog bertema pendekatan manajemen terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung Integrated Coastal Management (ICM) and Marine Protected Area (MPA), di Hotel Gransya, Kamis (23/10/2025).

Penerapan ICM dan MPA erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi biru yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekosistem di kawasan laut dan pesisir.

Kedua model tata kelola ini diterapkan dalam program ASEAN ENMAPS atau ASEAN Network for Marine and Coastal Protected Areas, yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan, khususnya perairan di wilayah pesisir dan taman nasional di 3 negara ASEAN yakni Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Salah satu taman nasional di Indonesia yang menjadi project ASEAN ENMAPS adalah Taman Nasional Togean di Kabupaten Tojo Una-una.

Dalam sambutan gubernur, Kadis Muhammad Neng menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas project yang digagas bersama oleh ASEAN Centre for Biodiversity dan United Nations Development Programme (UNDP), guna memperkuat jaringan kawasan perlindungan laut dan pesisir serta meningkatkan kolaborasi pengelolaan antarinstitusi baik dari dalam maupun luar negeri.

Ia lalu menegaskan pesan kunci bahwa masa depan Sulteng sangat ditentukan dari cara mengelola kawasan hutan, laut, dan pesisir secara terpadu.

Sekaitan dengan itu, beberapa payung hukum konservasi yang kuat serta relevan dengan High Level Dialog sudah dipunyai Sulteng. Dimulai dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 hingga Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.

“Payung hukum tersebut juga selaras dengan visi Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan tahun 2025-2029,” tegas Kadis Kehutanan.

Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Sapto Aji Prabowo menegaskan konservasi adalah investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan dari kekayaan hutan, laut, dan pesisir tetap lestari bagi anak cucu di masa depan.

Oleh karena itu, high level dialog ditegaskannya sangat krusial untuk menyelaraskan langkah dan kolaborasi para pemangku kebijakan konservasi dari tingkat pusat hingga daerah.

“Saya harap dihasilkan komitmen nyata dalam gerakan aksi kolaborasi menjaga lingkungan,” ucapnya.

Turut mengikuti acara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Moh. Arif Latjuba, Bupati Tojo Una-una yang diwakili Kadis Pariwisata, perangkat daerah terkait, akademisi, dan perwakilan organisasi nonpemerintahan. (afd/*)