OJK Dorong Lebih Banyak BPD Melakukan IPO di Pasar Modal

Mudah-mudahan ke depan bukan cuma Bank DKI. BPD-BPD lain juga bisa menyusul untuk listing

JAKARTA, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap lebih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) melangsungkan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia, sebagai langkah meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan harapan tersebut saat menanggapi rencana Bank DKI untuk menggelar IPO dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta awal Juni 2025 lalu.

“Mudah-mudahan ke depan bukan cuma Bank DKI. BPD-BPD lain juga bisa menyusul untuk listing,” ujar Dian.

Menurut Dian, dengan BPD melantai di bursa, maka pemerintah daerah sebagai pemegang saham akan terdorong untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik serta memberikan keyakinan kepada investor mengenai strategi bisnis mereka.

“Bahkan kalau BPD bisa menerbitkan municipal bond (obligasi daerah), ini akan sangat menarik. Langkah ini dapat mendisiplinkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham,” tambahnya.

Terkait dengan rencana IPO Bank DKI, Dian mengungkapkan bahwa proses masih berjalan dan Pemprov DKI Jakarta menginginkan hasil yang optimal tanpa terburu-buru.

“Artinya, persiapkan dengan baik, supaya saat IPO benar-benar dilakukan, hasilnya maksimal. Komitmen dari Pak Gubernur jelas, dan OJK tentu mendukung sepenuhnya. Teman-teman di pengawasan Bank DKI juga mendukung,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa hingga kini belum ada komunikasi resmi antara manajemen Bank DKI dan pengajuan Pernyataan Pendaftaran IPO.

Inarno menekankan bahwa sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran IPO kepada OJK, rencana IPO harus tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disampaikan kepada OJK.

Bank DKI juga wajib memastikan dokumen Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan, yang mencakup kelengkapan, kecukupan, objektivitas, serta kemudahan pemegang saham dalam memahami informasi yang diberikan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 April 2025, Bank DKI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan IPO.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan harapannya agar Bank DKI dapat melangsungkan IPO paling lambat dalam satu tahun ke depan.

Saat ini, terdapat tiga BPD yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR); PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM); dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS). (afd/*)