Warga Usulkan Sosialisasi Pendidikan Seks di Reses Muthmainnah

PALU, beritapalu | Kegiatan reses yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona di Jalan Marakuli No. 14, Kecamatan Tawaeli, berlangsung hangat dengan partisipasi aktif dari masyarakat.

Sebanyak 200 warga hadir untuk menyampaikan berbagai permasalahan mulai dari isu sosial, pendidikan, hingga kebutuhan infrastruktur.

Dalam forum yang berlangsung hingga larut malam tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan krusial, seperti tingginya retribusi sampah, kurangnya pemberdayaan remaja, maraknya pernikahan dini, serta minimnya sosialisasi pendidikan seks. Warga juga meminta penyediaan pelatihan keterampilan, pemasangan polisi tidur, dan pembangunan bendungan untuk lahan sawah.

Salah satu keluhan datang dari Ibu Yuliana (43) terkait mekanisme pembayaran retribusi sampah sebesar Rp10.000 per bulan, yang dinilai membebani warga. “Jarak dari rumah ke kantor kelurahan jauh. Ongkos ojek bisa sama dengan biaya sampahnya. Kenapa tidak dijemput ke rumah saja?” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Mutmainah Korona menyampaikan bahwa mekanisme retribusi sampah sedang dikaji ulang agar lebih memudahkan warga. “Soal nominal masih mengacu pada Perda, tetapi mekanismenya bisa kita evaluasi. Kami akan mendorong penerapan sistem penjemputan langsung ke rumah-rumah,” jelasnya.

Seorang tokoh masyarakat, Rizal (56), menyoroti isu pernikahan dini dan rendahnya pemahaman keagamaan pasangan muda. Ia juga menyarankan agar ada program jam malam untuk anak-anak guna menjaga kedisiplinan. “Pernikahan muda seringkali tidak dibarengi pemahaman dasar agama, seperti mandi wajib. Ini bukan hanya soal agama, tetapi juga kesehatan dan masa depan mereka,” tuturnya.

Terkait hal ini, Mutmainah menegaskan bahwa program sosialisasi pendidikan seks dan penguatan peran keluarga telah dimulai di beberapa kelurahan. “Kami berencana memperluas cakupan program ini dengan menggandeng lembaga seperti Sikola Mombine serta NGO yang peduli pada isu anak dan keluarga,” katanya.

Dalam bidang pertanian, kelompok petani meminta pembangunan bendungan untuk mendukung produktivitas sawah. Namun, Mutmainah menjelaskan bahwa karena membutuhkan anggaran besar, usulan tersebut akan diajukan ke Pemerintah Provinsi.

Selain itu, warga mendesak pemasangan polisi tidur di area rawan kecelakaan. “Sudah ada dua kecelakaan dalam dua minggu terakhir. Kami butuh polisi tidur segera,” ujar Pak Amir, salah satu warga.

Sebagai langkah tindak lanjut, Mutmainah menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor. “Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kami akan berkolaborasi dengan NGO dan OPD terkait untuk pemberdayaan masyarakat, sementara untuk isu lingkungan akan dimulai gerakan penanaman pohon dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Reses ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat mengenai mekanisme kerja legislatif dan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah. (afd/*)