SSE 2024: Indonesia Berbagi Pengetahuan Implementasi REDD+

BALIKPAPAN, beritapalu | Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam kerja sama Selatan-Selatan dengan menjadi tuan rumah acara South-South Exchange 2024 (SSE 2024).

Acara yang telah berlangsung dari 30 September ini, mempertemukan para delegasi dari berbagai negara, yakni Brazil, Ekuador, Indonesia, Kamboja, Kosta Rika, dan Republik Demokratik Kongo untuk menciptakan peluang kemitraan dalam mempercepat aksi iklim global demi mengurangi khususnya dari sektor kehutanan (Forest and Other Land Use/FOLU) di Negara yang berpartisipasi dalam kerja sama Selatan-Selatan.

SSE 2024 memberikan wadah bagi negara-negara peserta untuk bertukar wawasan, berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama dalam pengelolaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) dengan pendanaan Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payments/RBP) di bawah skema Green Climate Fund (GCF) serta skema pendanaan iklim lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan implementasi REDD+ yang meliputi dua proyek di Tingkat Nasional dan dua proyek Sub-Nasional, yaitu:

1. Memperoleh insentif program REDD+ RBP dengan memperoleh pendanaan sebesar 103,78 juta US dollar dari Green Climate Fund (GCF) pada tahun 2014 sampai dengan 2016 . Sebagai bentuk upaya pengurangan emisi yang lebih ambisius, Indonesia juga telah menetapkan Program FOLU Net Sink untuk mencapai target NDC sektor FOLU sebesar 60% pada 2030.
2. Kerja sama Bilateral Indonesia-Norway (RBC) dengan target pengurangan emisi 11,7 juta tCO2e (2016-2017) + 20 juta tCO2e (2017-2019) bernilai USD 56 juta + USD 100 juta, serta 2 proyek,
3. FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan target pengurangan emisi 22 juta tCO2e (2019-2024) senilai USD 110 juta,
4. BioCF-ISFL di Provinsi Jambi dengan target pengurangan emisi sebesar 14 juta tCO2e (2020-2025) senilai USD 70 juta.

Sebagai salah satu pelopor dalam inisiatif REDD+, Indonesia juga telah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah dan memfasilitasi negosiasi pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties ke-13 di Bali.

Melalui pertemuan ini, Indonesia memainkan peran penting karena untuk pertama kalinya konsep REDD+ dikembangkan untuk mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan karbon stok hutan, serta mendorong adanya insentif pendanaan bagi negara-negara yang berhasil menunjukkan kinerja pengurangan emisinya.

Manfaat dari insentif yang didapatkan Indonesia diperuntukkan untuk mendukung kembali implementasi REDD+ dengan mengacu pada Strategi Nasional (STRANAS) REDD+. Program REDD+ yang dituangkan dalam STRANAS tersebut akan dihitung kontribusinya terhadap capaian target NDC yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024.

Dr. Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyatakan , “Sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana REDD+ serta dana lingkungan secara umum, BPDLH mengajak peserta South-South Exchange untuk dapat berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman, tantangan serta peluang dalam mengakses dan mengelola dana REDD+ RBP. Peluang akses dana REDD+ RBP dapat menjadi pendanaan utama untuk mencapai NDC di sektor FOLU. Negara-negara dengan hutan tropis masih memerlukan akses terhadap pendanaan iklim dalam jumlah yang lebih besar untuk mencapai target NDC nya. Pengelolaan pendanaan REDD+ RBP ini memerlukan instrumen/skema yang lebih fleksibel untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan programnya.”

Penguatan kapasitas arsitektur REDD+ dan pendukungnya dilakukan melalui pematangan elemen arsitektur REDD+ nasional, antara lain, penyesuaian STRANAS REDD+ dengan target NDC, Acuan Tingkat Emisi di Sektor Kehutanan (Forest Reference Emission Level/FREL) yang dijadikan acuan tingkat emisi sub nasional, Kerangka Pengaman REDD+ (Safeguard Information System REDD+), kebijakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification/MRV), Sistem Registri Nasional (SRN), serta kebijakan carbon pricing. Di samping penguatan nasional, arsitektur REDD+ di tingkat daerah juga didukung penerapannya dengan pengukuran FREL provinsi, dan pembuatan SIS-REDD+ dan MRV provinsi.

Pembelajaran dari Pertukaran Pengetahuan

Melalui kegiatan SSE 2024, negara partisipan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman komprehensif tentang implementasi REDD+ dan pengelolaan dana insentif REDD+ RBP terintegrasi agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi pada pengurangan emisi.

Pada kegiatan SSE 2024 ini juga ada satu sesi khusus yang membagikan kisah sukses Pemprov Kaltim dalam mengimplementasikan program REDD+. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim dalam implementasi program REDD+, antara lain, pengintegrasian program REDD+ ke dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah, perencanaan kebijakan fiskal, serta implementasi mekanisme pembagian manfaat REDD+. Lalu manfaat yang telah dirasakan oleh Pemprov Kaltim, antara lain, insentif dana REDD+ untuk meningkatan kapasitas tenaga pendamping pengelolaan hutan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Lingkungan, UNDP Indonesia mengatakan, “UNDP berkomitmen penuh untuk mendukung visi Indonesia dalam mencapai target NDC dan FOLU Net Sink 2030. Kemitraan kami dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan internasional lain akan terus fokus pada pemanfaatan pembiayaan inovatif, peningkatan kapasitas dan kebijakan sehingga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bertemakan “Uniting Forests & Land for REDD+: Advancing Finance for NDC Implementation through South-South Cooperation”, SSE 2024 diharapkan mampu menjadi platform tukar pengalaman, hingga memperdalam kerja sama karena hanya dengan demikian aksi iklim akan menjadi semakin kuat dan nyata.”

SSE 2024 juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lintas negara dengan membekali peserta dengan alat dan pendekatan praktis yang diperlukan untuk menyederhanakan inisiatif REDD+ yang akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta memperkuat akses terhadap pendanaan iklim. Ini termasuk mempromosikan inklusi sosial dan gender di sektor FOLU melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan (safeguard). Dengan demikian, SSE 2024 berkontribusi secara positif terhadap pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan SDGs. (afd/*)