Penguatan  Ketangguhan Kelompok Perempuan dan Anak Muda di Sigi

SIGI, beritapalu | Indeks Risiko Bencana (IRB) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai IRB rata-rata 146.07, yang masuk kategori tinggi selama tahun 2015 – 2021. Ancaman bencana di Sulawesi Tengah dari IRB meliputi gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim serta abrasi.

CEO Yayasan CARE Peduli (YCP / CARE Indonesia), Abdul Wahib Situmorang menjelaskan, temuan CARE Indonesia  dari Rapid Gender Assessment (RGA) tentang situasi  darurat di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan, serta kelompok rentan lainnya, lebih terdampak oleh bencana dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki.

“Perempuan punya beban ganda melakukan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga, anak-anak dan orang tua. Di sisi lain perempuan juga banyak yang bekerja dan menyediakan kebutuhan keluarga. Beban tambahan ini yang membuat perempuan jarang berpartisipasi dalam pertemuan di masyarkat dan di proses pengambilan Keputusan,” jelas Abdul Wahid.

CARE bersama mitranya, KARSA Institute yang juga didukung oleh UN Women dengan  pendanaan  dari Korea  International  Cooperation  Agency (KOICA), melihat penting mengatasi kesenjangan ini, termasuk di Kabupaten Sigi untuk mendukung pencapaian  Sustainability   Development  Goals  (SDGs)  5  yakni  Kesetaraan  Gender.

“Pendekatan terpadu kami akan menempatkan perempuan dan anak muda menjadi pusat dari upaya mewujudkan resiliensi  masyarakat,” ujarnya pada sosialisasi  program Penguatan Ketangguhan Perempuan dan Pemuda di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sigi, Rabu (17/7/2024).

Abdul menyampaikan, pendekatan terpadu untuk program penguatan ketagguhan masyarakat di Kabupaten Sigi akan berjalan selama dua tahun. Penguatan perempuan dan anak muda akan menjangkau 6 desa yakni Desa Pombewe, Desa Ngatabaru, Desa Pesaku, Desa Rarapadende, Desa Wisolo dan Desa Ramba. Setidaknya 10.000 warga di 6 desa tersebut akan dilibatkan.

“CARE senang sekali dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak  muda dalam  menciptakan masyarakat yang damai, adil serta mampu bertahan dari dampak buruk krisis dan kebencanaan,” ujar Abdul.

Senada dengan Abdul, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sigi, Nuim Hayat menyambut baik sinergi bersama CARE Indonesia dan KARSA Institute. Nuim mengatakan, pemahaman masyarakat tentang ketahanan bencana dan krisis masih perlu ditingkatkan dengan kolaborasi antar pihak, untuk dapat memberikan edukasi pencegahan dan saat terjadi krisis dan bencana.

“Pemkab Sigi melibatkan berbagai organisasi  masyarakat dan instansi  terkait untuk membangun kesiapsiagaan  dan mengedukasi warga khususnya  menghadapi bencana alam dan krisis  lainnya. Harapan kami program ini dapat meningkatkan kapasitas  perempuan dan pemuda untuk mampu berpartisipasi  aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat serta mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga kesetaraan gender di masyarakat dapat diperkuat serta desa ramah anak dan perempuan dapat diinisiasi,” ujarnya.

Sinergi memperkuat ketangguhan perempuan dan anak muda di Kabupaten Sigi disampaikan  Direktur  KARSA   Institute, Rahmat Saleh yang melihat pentingnya keterhubungan  antara kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian.

“Kami akan mulai dengan melakukan penilaian berbasis  gender. Pengembangan kapasitas  perempuan dan anak muda agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan mengembangkan kegiatan ekonomi untuk pembangunan. Upaya penguatan kebijakan juga diimplementasikan  agar mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender, dan pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap krisis,” ungkap Rahmat.

Abdul menambahkan, setiap tahapan dalam program penguatan ketangguhan perempuan dan anak muda di  Kabupaten Sigi  akan  dilakukan  pemantauan dan evaluasi  serta  menilai  kemajuan dan pengaruh yang didapat. “Konsistensi  pemantauan dan evaluasi penting bagi kami sehingga akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tidak hanya kepada masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan lain seperti perangkat desa, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi penting dalam melihat dampak, efektivitas dan efisiensi,” pungkasnya. (afd/*)