JAKARTA, beritapalu.ID | Walikota Palu Hadianto Rasyid melakukan kunjungan ke kantor Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza di Jakarta untuk membahas lanjutan program pengembangan kawasan berusaha tematik bagi UMKM dan pemanfaatan elevated road Silae-Talise sebagai kawasan UMKM belum lama ini.
Wali Kota ditermia Wakil Menteri UMKM dan didampingi para Deputi, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus dan Asisten Deputi ini merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil Menteri UMKM ke Kota Palu beberapa waktu lalu.
Hadianto menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu telah membentuk inkubasi bisnis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola UMKM. Selain itu, tersedia etalase produk UMKM sekaligus rumah produksi bersama untuk kegiatan produksi UMKM.
“Saat ini inkubasi bisnis telah berjalan melakukan pendampingan usaha dan pelatihan, walaupun mereka belum mempunyai tempat untuk melatih sekaligus sebagai kantor pengelolaan,” kata Hadianto.
Walikota juga memaparkan rencana pemanfaatan elevated road sepanjang 3,4 km dari Silae hingga Talise untuk 781 unit usaha UMKM berjualan setiap hari Sabtu dan Minggu. Ruas jalan tersebut saat ini menunggu peresmian Presiden Prabowo, namun telah dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga.
“Kami menyiapkan elevated road sepanjang 3,4 Km yang akan diisi 781 UMKM dari Silae hingga Talise, sebagai ruang bagi UMKM berjualan dan tempat bagi masyarakat yang ingin bersantai. Operasionalnya menunggu waktu peresmian oleh Bapak Presiden Prabowo,” jelas Hadianto.
Elevated road dinilai prospektif untuk pengembangan kawasan UMKM berbasis kuliner dan kriya karena didukung suasana pantai dan pemandangan indah. Letaknya yang strategis dengan jembatan muara sungai Palu dapat menjadi destinasi wisata baru sekaligus pelatuk pengembangan sektor pariwisata kota.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Helvi Moraza mengucapkan terima kasih atas inisiatif Walikota dalam memajukan UMKM di Kota Palu. Helvi terkesan dengan situasi di kawasan Taman Vatulemo dan kantor walikota yang dikelilingi UMKM tanpa petugas keamanan, menunjukkan kesadaran tertib dan bersih dari pelaku usaha dan masyarakat.
“UMKM adalah sektor perekonomian yang berpengaruh pada fiskal daerah. Selain itu juga memberikan efek terhadap pengurangan angka kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran,” ujar Wakil Menteri.
Helvi menyampaikan bahwa kolaborasi program akan dihubungkan dengan kedeputian Kewirausahaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. UMKM yang dibina maksimal akan memberikan dampak pada kemiskinan dan ketenagakerjaan, mengingat sektor ini menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% terhadap PDB Nasional.
Para Deputi juga menyampaikan program kerja sama terkait inkubasi wirausaha, rumah produksi bersama, rumah kemasan, pelatihan dan festival perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan UMKM. Hasil pertemuan akan disampaikan kepada Menteri UMKM. (afd/*)