Bahas RAPBD 2026, Fraksi DPRD Minta Optimalisasi PAD Tanpa Beratkan Rakyat

PALU, beritapalu.ID | Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, memimpin rapat paripurna pembahasan penetapan RAPBD Tahun 2026, Kamis (27/11/2025). Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tingkat pembicaraan berikutnya dengan komitmen memprioritaskan program yang berpihak kepada masyarakat.

Pemprov Sulteng menargetkan pendapatan tahun anggaran 2026 sebesar Rp4,68 triliun, belanja daerah sebesar Rp4,73 triliun, dan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp100 miliar serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar.

Dalam postur RAPBD TA 2026, pemerintah daerah akan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor kunci yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas wilayah, dan penguatan ekonomi lokal yang menjadi pilar utama RPJMD.

Pemprov Sulteng menyatakan komitmen penuh untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Efisiensi difokuskan pada rasionalisasi belanja non-prioritas, fokus pada output dan outcome, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan sinergi perencanaan.

Catatan Fraksi

Pandangan umum fraksi-fraksi menyoroti masalah penanggulangan bencana yang langsung berdampak pada keselamatan masyarakat, khususnya terkait normalisasi sungai di beberapa wilayah seperti Sungai Bolokus di Kecamatan Galang Tolitoli, Sungai Bela di Kecamatan Nuhon Banggai, Sungai Tawaeli di Palu Utara, dan Sungai Vatutela di Kecamatan Mantikulore.

Terkait infrastruktur, fraksi-fraksi menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk membuka akses masyarakat, seperti pembangunan ruas jalan Tambu-Kasimbar, ruas jalan Kota Raya-Tolitoli, ruas jalan Gimpu-Moa-Gintu, dan ruas jalan Pangkalaseang-Siuna.

Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya sinergitas program 9 Berani dengan program prioritas nasional Asta Cita. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Optimalisasi PAD

Secara umum, fraksi-fraksi menyoroti penurunan dana transfer pusat ke daerah yang harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti optimalisasi pajak daerah PKB, PBB-KB, dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta mengoptimalkan peran BUMD termasuk PT Bank Sulteng.

Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD melalui optimalisasi aset, digitalisasi perpajakan daerah, penciptaan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, maupun penyederhanaan layanan publik.

Terkait komitmen efisiensi dan rasionalisasi anggaran, fraksi-fraksi menekankan agar efisiensi harus dijalankan berbasis pada evaluasi kinerja di mana setiap pengurangan anggaran didahului analisis manfaat, evaluasi efektivitas program, dan pengukuran dampak terhadap layanan publik.

Respons Pemprov Sulteng

Pemprov Sulteng menyambut baik saran dan perhatian seluruh fraksi. Pemerintah daerah menyatakan bahwa langkah efisiensi yang ditempuh bukanlah sekadar opsi kebijakan, tetapi merupakan langkah fundamental untuk menjaga kesehatan fiskal, memastikan cadangan fiskal tetap aman, serta memberikan ruang bagi belanja prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap proses penyusunan ulang anggaran dilakukan melalui analisis kebutuhan, kajian kinerja, dan pemetaan dampak agar tidak ada program publik yang terganggu, terutama layanan dasar kepada masyarakat.

Dalam hal optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah daerah menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat, sehingga jalan yang ditempuh adalah melalui perbaikan sistem, pemutakhiran data, penyederhanaan layanan, dan penyegaran regulasi pemungutan pendapatan serta inovasi-inovasi lainnya.

Terhadap isu kebencanaan, pemerintah daerah menyadari bahwa Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Pemerintah daerah menempatkan penanggulangan dan mitigasi bencana sebagai agenda prioritas dengan memperkuat infrastruktur tangguh bencana, kesiapsiagaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas logistik kebencanaan.

Terkait sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Sulteng menekankan bahwa harmonisasi pusat-daerah dipandang perlu dengan membangun keselarasan antara RPJMN, RPJMD, dan RKPD. Hal ini bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga prasyarat untuk mempercepat akses fiskal nasional, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memperkuat arah pembangunan jangka panjang.

Pemerintah daerah berharap agar RAPBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang kuat, kredibel, dan berpihak kepada rakyat. Pemerintah daerah berkomitmen memperhatikan seluruh catatan fraksi-fraksi dalam proses pembahasan berikutnya, agar APBD 2026 benar-benar dapat menjadi alat pemicu pertumbuhan ekonomi, penguat kualitas pelayanan publik, dan penggerak utama kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.