PALU, beritapalu.ID | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memulai penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) setelah menandatangani kerja sama dengan WRI Indonesia di Aula Kantor Bappeda Sulteng, Jumat (22/8/2025).
Rencana ini disusun menyusul meningkatnya tekanan lingkungan di daerah tersebut, terutama akibat pertambangan nikel dan deforestasi. Data Global Forest Watch mencatat Sulawesi Tengah kehilangan sekitar 15 persen tutupan pohon dalam 20 tahun terakhir, yang berkontribusi pada emisi 10,8 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.
Penyusunan RPRKD dimulai dengan lokakarya tiga hari yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia. Dokumen ini akan memuat rencana teknis pencapaian target penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulteng 2025-2045.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, mengatakan penyusunan RPRKD akan berlangsung hingga 2026 dan menjadi bagian dari visi penurunan emisi menuju net zero emission. “Misi ini selaras dengan upaya membangun ekonomi hijau yang berkeadilan,” ujarnya.
“Penyusunan dokumen ini membutuhkan kontribusi kabupaten kota untuk memastikan target penurunan emisi dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan penghidupan daerah setempat,” kata Anna Amalia, Perencana Madya Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.
Anna Amalia, menekankan perlunya kontribusi kabupaten dan kota untuk memastikan target realistis sesuai kondisi sosial-ekonomi daerah.
Sementara itu, Senior Manager for Climate WRI Indonesia, Egi Suarga, menegaskan pentingnya memastikan transisi rendah karbon berjalan adil dan inklusif agar manfaat sosial dan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan teknis pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, perlindungan hutan, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola. Inisiatif ini menjadi bagian dari program IKI-LTS 2050 is Now yang mendukung pemerintah daerah menyusun kebijakan iklim berbasis data.
Selain di Sulawesi Tengah, WRI Indonesia juga memfasilitasi penyusunan RPRKD di sejumlah provinsi lain, termasuk Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, dan Sumatera Selatan. (afd/*)