Sindikat Penipuan Trading Investasi Dibongkar, 21 Pelaku Diringkus

PALU, beritapalu | Tim Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulteng membongkar sindikat penipuan trading investasi yang beroperasi di Kota Palu. Sedikitnya 21 orang terduga pelaku diringkus, Jumat (17/1/2025).

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono dalam keterangannya di Palu, Senin (20/1/2025) menyebutkan, kompoltan itu digrebek di sebuah ruko berkedok Travel di Jalan Dr. Suharso, Kota Palu. Dari 21 orang terduga pelaku itu, dua pelaku di antaranya masih berusia di bawah umur.

“Pelaku saat diamankan sedang melakukan aktifitas penipuan investasi dengan menggunakan ponsel. Ada sebanyak 37 unit ponsel yang diamankan,” jelas Kabidhumas.

Kabidhumas menambahkan, sesuai keterangan para pelaku dalam melakukan aksinya mengincar korban warga negara Malaysia. Para pelaku mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan.

Ada 19 pelaku warga dari Sulawesi Selatan yang ditangkap, yaitu inisial MR (19), MF (16), MA (26), IR (15), AK (31), SY (19), MK (23), JM (21), MF alias OC (19), RD (19), HA (19), MD (20), RR (18), RIDE (19), HE (20), ICAL (20), IRW (22), IRF (25) dan CIKO (22). Sedangkan dua warga Palu adalah MS (27) dan AM (19),” terang Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Djoko juga menyebut, pengungkapan ini bermula adanya informasi dari jaringan yang diperoleh oleh Ditressiber Polda Sulteng terhadap aktifitas pelaku di lokasi kejadian.

“Kurang lebih seminggu, aktifitas pelaku terus dipantau Team Subdit III Bantek dengan melakukan surveilance serta hunting terhadap target. selanjutnya melakukan penindakan dan mendapati para terduga pelaku sedang melakukan aktifitas penipuan online dengan modus investasi melalui perangkat Handphone dari masing-masing terduga pelaku,” beber Djoko.

Disebutkan, kasus ini masih terus didalami untuk mengungkap siapa saja yang sudah jadi korban dan jaringan pelaku lain.

“Pelaku saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulteng dan dijerat Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” pungkasnya. (afd/*)