PALU, beritapalu.id | Pemerintah Kota Palu menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (20/10/2026) pagi. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, mewakili Wali Kota Palu di Auditorium Kantor Wali Kota.
Sosialisasi yang diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palu ini menghadirkan narasumber dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah, Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Sulawesi Tengah.
Membacakan sambutan Wali Kota, Sekda Irmayanti menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan acara tersebut. Ia menilai, pesatnya perkembangan layanan keuangan saat ini tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko nyata seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penyalahgunaan data pribadi.
“UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong transaksi yang adil serta bertanggung jawab,” ujar Irmayanti.
Irmayanti menekankan agar seluruh ASN Kota Palu mampu menjadi teladan dalam menerapkan perilaku keuangan yang bijak dan cerdas. Penguatan literasi keuangan, menurutnya, harus dimulai dari diri ASN terlebih dahulu sebelum diedukasikan kepada masyarakat luas.
“Jangan sampai kita mengajak masyarakat untuk cerdas finansial, tetapi kita sendiri belum menerapkannya. ASN dituntut tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga harus bijak mengelola keuangan pribadi serta menjaga keamanan data diri,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Palu berharap sinergi antara TPAKD dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan yang aman dan inklusif, sekaligus membentuk ASN yang tanggap dan mampu menjadi agen edukasi keuangan bagi masyarakat Kota Palu.
