Realisasi KPR FLPP 2025 di Sulteng Capai 14.811 Unit Rumah

PALU, beritapalu.ID | Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2025 di Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. BP Tapera mencatat jumlahnya mencapai 14.811 unit rumah.

Program ini kembali menjadi tulang punggung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama bagi keluarga muda dan pekerja sektor informal yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan komersial.

Sejak awal tahun 2025, penyaluran KPR FLPP di Sulawesi Tengah terus bergerak naik seiring meningkatnya kebutuhan hunian layak. Kabupaten dan kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala menjadi wilayah dengan serapan tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang mulai stabil serta kebutuhan rumah baru pascabencana dan pertumbuhan kawasan permukiman baru.

Pemerintah daerah bersama Kementerian PUPR dan BP Tapera berperan aktif dalam mendorong realisasi program ini. Koordinasi dengan perbankan penyalur dan pengembang perumahan dilakukan secara intensif untuk memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan, harga, dan tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi perbankan, minat masyarakat terhadap KPR FLPP cukup tinggi karena menawarkan suku bunga tetap yang rendah serta tenor panjang. Skema ini memberi kepastian cicilan bagi debitur, sehingga dinilai lebih aman dibandingkan kredit perumahan komersial. Faktor ini menjadi salah satu alasan utama tingginya permohonan KPR FLPP di Sulawesi Tengah sepanjang 2025.

Pengembang perumahan juga merasakan dampak positif dari program ini. Dengan adanya kepastian pembiayaan dari FLPP, pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lebih lancar. Sejumlah pengembang lokal mulai memperluas proyek perumahan di pinggiran kota dan kawasan penyangga, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi.

Meski demikian, realisasi KPR FLPP di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan. Ketersediaan lahan yang sesuai, proses perizinan, serta keterbatasan infrastruktur dasar di lokasi perumahan menjadi kendala yang perlu dibenahi. Selain itu, masih ditemukan calon debitur yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan kredit.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat dukungan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan perumahan subsidi. Dukungan ini penting agar rumah yang dibangun tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni dan terintegrasi dengan akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Secara keseluruhan, realisasi KPR FLPP 2025 di Sulawesi Tengah menjadi indikator penting keberhasilan program perumahan nasional di daerah. Dengan sinergi yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang, program ini diharapkan mampu memperkecil backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tengah.