Survei UNFPA: 70% Masyarakat Indonesia Ingin Dua Anak atau Lebih

JAKARTA, beritapalu.ID | Krisis fertilitas yang sesungguhnya bukanlah karena orang tidak ingin memiliki anak, melainkan karena mereka tidak mampu menciptakan keluarga yang mereka inginkan. Hal ini terungkap dalam laporan UNFPA tentang Situasi Kependudukan Dunia 2025.

Berdasarkan survei UNFPA/YouGov yang mencakup 14 negara termasuk Indonesia, lebih dari 60% responden di seluruh dunia sebenarnya ingin memiliki dua anak atau lebih. Di Indonesia, persentasenya bahkan lebih tinggi, yaitu lebih dari 70%. Namun, satu dari lima orang di seluruh dunia memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Biaya Hidup dan Ketidakpastian Kerja Jadi Kendala

Dr. Aleksandar Sasha Bodiroza, Direktur Regional UNFPA Asia-Pasifik ad interim, menekankan pentingnya otonomi reproduksi—hak individu untuk secara bebas dan aman memutuskan apakah, kapan, dan dengan siapa ia ingin memiliki anak.

“Otonomi reproduksi adalah hak asasi manusia fundamental dan landasan pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam dialog tingkat tinggi di Jakarta, Minggu (23/2). “Untuk mengatasi krisis fertilitas yang sesungguhnya, kita harus mengatasi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan beban pengasuhan yang tidak merata. Ini adalah investasi strategis dalam ketahanan ekonomi jangka panjang dan sumber daya manusia.”

Keluarga Berencana sebagai Strategi Ekonomi

Prof. Budi Setiyono, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun keluarga, seperti pembangunan sumber daya manusia, mengatasi disparitas dalam tingkat kelahiran, dan meraup bonus demografi.

“Keluarga berencana adalah strategi ekonomi yang membangun kualitas sumber daya manusia. Berinvestasi pada keluarga berencana mengurangi biaya layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, partisipasi dan produktivitas perempuan, dan meningkatkan kualitas penduduk usia produktif,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya kerja sama lebih dekat dengan sektor swasta yang secara langsung memengaruhi keputusan dan stabilitas keluarga. “Kemitraan publik-swasta meningkatkan jangkauan dan dampak layanan, dan menciptakan ketahanan demografis jangka panjang,” katanya.

Sektor Swasta Berperan Penting

Mercy Francisca, Wakil Ketua Britcham Indonesia dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Pemerintah Prudential Life Assurance, menyebut Indonesia telah mengambil langkah penting dengan UU No. 4/2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak yang mengatur cuti ayah.

“Prudential memberikan cuti ayah selama 20 hari kerja untuk membangun ketahanan keluarga,” katanya. “Kalau kita serius tentang masa depan keluarga Indonesia, sektor swasta harus merancang sistem di mana kinerja tinggi dan kesejahteraan berdampingan satu sama lain.”

Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Charlie Hartono, Country Director AVPN Indonesia, menekankan perlunya kolaborasi strategis lintas sektor untuk merespons tantangan fertilitas.

“Akses terhadap pilihan dan informasi yang memadai merupakan bagian penting dalam memperkuat partisipasi ekonomi, ketahanan keluarga, serta mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka panjang,” katanya.

Dialog yang diselenggarakan oleh UNFPA, jaringan investasi sosial AVPN, dan Campaign for Good tersebut dihadiri sekitar 70 perwakilan pemerintah, pemimpin sektor swasta, dan organisasi filantropi.