DPRD Sulteng Desak Pemprov Serahkan Aset di Donggala

DONGGALA, beritapalu.ID | Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Aristan bersama Takwin anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Sekretaris Wan Sitti Rachmi A. Singi, dan jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulteng melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Donggala, Jumat (31/10/2025).

Bupati Donggala Vera Elena Laruni meminta penyerahan sejumlah aset Pemprov Sulteng yang ada di Kabupaten Donggala untuk dikelola dan dimanfaatkan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Aset tersebut meliputi lahan seluas sekitar 9 hektare di Desa Labuan Salumbone, lahan di Desa Wani seluas sekitar 3 hektare, Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di Pangkalan Pendaratan Ikan, dan Pelabuhan Lama Donggala.

“Untuk rencana pengalihan aset ini, pemerintah kabupaten Donggala telah menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban,” ujar Bupati dalam pertemuan di kantornya.

Menanggapi hal tersebut, Aristan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memberi dukungan sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pertemuan ini merupakan agenda rutin DPRD dalam rangka koordinasi dan komunikasi daerah terkait sinkronisasi program kegiatan pemprov dan pemkab.

Selain membahas pendayagunaan aset provinsi, pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD Donggala Moh. Taufik, Asisten II Kaharuddin, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Donggala Bambang Widiyanto ini juga membahas penyelesaian masalah penyintas bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.

Tujuh tahun pasca bencana, Pemprov Sulteng terus berupaya menyelesaikan permasalahan penyintas yang hingga saat ini masih belum mendapatkan hunian tetap. DPRD Provinsi Sulteng telah membentuk Pansus Penyelesaian Bencana untuk menuntaskan permasalahan ini.

Dalam pertemuan dibahas langkah-langkah penyelesaian masalah, khususnya terkait pendataan penyintas yang menjadi tanggung jawab pemda dan berbagai skema penyelesaiannya.

Bupati Vera Elena Laruni yang mengusung visi mewujudkan Kabupaten Donggala sejahtera dan berdaya saing melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal berkelanjutan menyampaikan komitmen kuat untuk penyelesaian masalah penyintas bencana.

“Terkait penyintas bencana sedang dilakukan pendataan dan validasinya dan berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi untuk segera diselesaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan sederhana ini, Pemkab Donggala juga berharap ada dukungan terhadap program pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang menjadi andalan Kabupaten Donggala.

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan penyumbang PDRB terbesar, mencapai sekitar 38 persen.

Pada tahun 2025, Pemkab Donggala mencetak sawah baru seluas 800 hektare sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan. Program ini terbagi di Kecamatan Pinembani, Sojol, Sirenja, Sindue Tombusabora, Labuan, dan Banawa Selatan.

Merespon penyampaian Bupati Donggala, Aristan menyatakan pada rapat pembahasan KUA-PPAS nanti akan mendorong agar pemprov dapat memaksimalkan peran pentingnya dalam mendukung pemkab melalui fasilitasi, bantuan keuangan, kebijakan, dan kerja sama antardaerah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (afd/*)