Pemkot Palu Padukan Rencana Kerja Untuk Capai Target APBD 2025

PALU, beritapalu | Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memimpin pertemuan strategis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu di Ruang rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (29/4/2025).

Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memadukan rencana kerja antar-OPD guna mendukung pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2025. “Kita coba satukan dan padukan bersama-sama agar menghasilkan rencana kerja yang terukur dan SOP yang implementatif, sehingga target APBD 2025 bisa tercapai,” tegasnya.

Wali kota mengingatkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target, maka pada tahun 2026 Kota Palu berisiko mengalami penurunan signifikan pada APBD, dari sekitar Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Hal ini sesuai dengan skema pendanaan yang ditetapkan pemerintah pusat, di mana 70 persen berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) dan 30 persen dari PAD.

“Kalau PAD kita tetap di angka Rp404 miliar seperti tahun 2024, maka total APBD kita bisa turun drastis. Ini tidak boleh kita anggap sepele,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyoroti besarnya beban belanja wajib, antara lain Rp700 miliar untuk belanja pegawai, Rp200 miliar untuk pendidikan, Rp150 miliar untuk kesehatan.

Tanpa peningkatan kinerja dan perencanaan yang baik, seluruh anggaran berisiko habis hanya untuk belanja wajib, tanpa ruang untuk pembangunan lainnya.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, Wali Kota menekankan pentingnya penggunaan SOP sebagai alat ukur kinerja yang jelas: “SOP ini harus menjadi alat evaluasi kinerja pimpinan OPD dan jajarannya. Jika target tidak tercapai, berarti ada masalah di prosesnya,” jelasnya.

Wali Kota juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN hingga 100 persen pada tahun depan. Namun, peningkatan ini harus dibarengi dengan pencapaian kinerja yang terukur sesuai indikator: “Kalau capaiannya hanya 50 persen, maka TPP yang diterima juga 50 persen. Kalau capaiannya 100 persen, maka TPP pun bisa diterima penuh,” tutupnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal komitmen Pemerintah Kota Palu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Palu. (afd/imr/*)