Reses di Kecamatan Tawaeli, Ulfa Serap Aspirasi Warga

PALU, beritapalu | Anggota DPRD Kota Palu, Ulfa melaksanakan agenda reses di Jl. Bora Indah, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, pada Selasa (15/4/205) yang dihadiri 50-an warga dan perwakilan dari Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Reses ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari kepada angota DPRD Kota Palu yang mewakilinya.

Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga jam, warga mengangkat sejumah isu antara lain keterbatasan cakupan BPJS Kesehatan, pengurusan akta kematian, pengalokasian dana untuk kegiatan tadarus masjid, kehilangan dokumen akibat bencana, serta kendala akses ke fasilitas kesehatan (faskes) yang tidak sesuai alamat.

Hasni (38), seorang ibu rumah tangga menyampaikan kebingungannya terkait aturan BPJS yang hanya menanggung dua orang per Kartu Keluarga. “Kami tinggal satu rumah, tapi hanya dua yang terdaftar. Kalau ada yang lain sakit, bagaimana?” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ulfa menjelaskan bahwa aturan BPJS saat ini memang membatasi jumlah peserta aktif berdasarkan struktur KK, namun solusi tetap tersedia. “Anak yang sudah bekerja atau lulus sekolah bisa dibuatkan KK sendiri agar bisa didaftarkan. Dan jika belum punya BPJS, selama memiliki KTP dan KK, tetap akan dilayani saat sakit,” jelasnya menenangkan warga.

Permasalahan lain yang disuarakan adalah terkait hilangnya dokumen seperti KTP dan KK akibat bencana. Salah satu warga mengaku kesulitan mengurus dokumen karena diminta menunjukkan NIK oleh kepolisian untuk membuat surat kehilangan—padahal justru dokumen itulah yang hilang.

Pihak Dukcapil yang hadir menanggapi bahwa data kependudukan bisa diakses melalui sidik jari. “Tidak perlu khawatir, jika data hilang, bisa dicari dengan scan sidik jari di kantor kami,” ujar petugas Dukcapil. Untuk mempermudah, pihak Dukcapil juga akan membuka layanan di kelurahan dan memastikan tidak ada pungutan biaya dalam proses administrasi.

Warga juga berharap adanya dukungan pemerintah untuk kegiatan tadarus yang rutin dilakukan di masjid, terutama dalam bentuk pelatihan tajwid atau mendatangkan pengajar. “Kami berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan tidak hanya saat Ramadan, tapi juga sepanjang tahun. Tapi tentu, dibutuhkan dana,” ungkap Bapak Wahid, pengurus masjid setempat.

Ulfa menanggapi bahwa alokasi dana kegiatan tadarus belum tersedia dalam program pemerintah yang biasanya difokuskan pada pelatihan mengaji untuk anak-anak. Namun ia membuka ruang diskusi lanjutan bersama pengurus masjid. “Kita akan cari cara, diskusi lebih lanjut agar kegiatan ini tetap bisa berjalan dan mendapatkan dukungan,” ujarnya.

Banyak warga juga mengeluhkan lokasi faskes BPJS yang tidak sesuai dengan domisili. Menanggapi hal itu, Ulfa menginformasikan bahwa perubahan faskes bisa dilakukan langsung di kelurahan. “Jadi tidak perlu repot ke kantor BPJS, cukup datang ke kelurahan,” terangnya.

Kegiatan reses ini ditutup dengan komitmen Anggota DPRD dan instansi terkait untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata atas persoalan yang dihadapi warga. Warga pun mengapresiasi kesempatan ini sebagai ruang terbuka untuk berdialog secara langsung. (afd/*)