IESR Nilai, Konversi 120 Juta Motor Listrik Mustahil

JAKARTA, beritapalu.ID | Di tengah kepanikan ancaman krisis energi akibat ketegangan di Selat Hormuz, pemerintah meluncurkan serangkaian program besar. Tapi Institute for Essential Services Reform (IESR) justru mengingatkan: dua dari program unggulan itu — konversi 120 juta motor listrik dan B50 — berpotensi menjadi bencana fiskal baru, bukan solusi.

IESR dalam pernyataan resminya, Rabu (1/4/2026), merespons langkah antisipasi krisis energi yang diumumkan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (31/3/2026). Pemerintah sebelumnya mengumumkan delapan langkah antisipasi, termasuk program PLTS 100 GW, konversi masif motor berbahan bakar menjadi motor listrik, kerja dari rumah sehari dalam seminggu, pembatasan pembelian BBM 50 liter per hari, dan percepatan program B50.

Langkah-langkah ini diambil menyusul penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran yang memicu ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG ke Indonesia.

Bom Waktu Rp460 Triliun

IESR memperingatkan bahwa janji pemerintah mempertahankan subsidi di tengah lonjakan harga minyak Brent yang kini menyentuh US$115 per barel menyimpan risiko fiskal yang ekstrem. Simulasi IESR menunjukkan setiap kenaikan US$1 per barel memicu defisit APBN hingga Rp6,7 triliun. Jika harga rata-rata tertahan di US$94 per barel, anggaran subsidi bisa membengkak hingga Rp460 triliun — jauh melampaui asumsi ICP US$70 per barel yang tertera dalam APBN.

“Narasi kebijakan harus mulai mengelola ekspektasi publik bahwa ruang fiskal memiliki batas,” tegas CEO IESR Fabby Tumiwa dalam pernyataan yang dapat dikutip dari media kit tersebut.

IESR juga mengingatkan adanya kenaikan biaya pengadaan BBM dari negara alternatif seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Rusia — akibat lonjakan premi asuransi dan ongkos transportasi yang lebih jauh dibanding pasokan dari Timur Tengah. Beban ini, menurut IESR, pada akhirnya akan ditanggung masyarakat secara tidak langsung.

Ilusi 120 Juta Motor Listrik

IESR menilai target konversi 120 juta motor berbahan bakar menjadi motor listrik dalam waktu singkat tidak realistis secara teknis maupun ekonomis. Faktanya, hingga akhir 2025 hanya tersedia 39 bengkel konversi tersertifikasi di seluruh Indonesia — sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Sementara untuk mencapai target, dibutuhkan minimal 16.000 hingga 27.000 bengkel tersertifikasi.

Program ini pun bukan gagasan baru. Sejak 2022, target konversi 50.000 unit pada 2023 hanya terealisasi 1.000 unit. Revisi target 2024 menjadi 50.000 unit juga gagal tercapai. Biaya konversi per unit yang mencapai Rp12 juta hingga Rp16 juta dinilai tidak sepadan dengan harga motor baru, sehingga pemilik motor dipastikan tidak akan berminat tanpa subsidi signifikan.

IESR merekomendasikan tiga opsi yang lebih realistis: memprioritaskan konversi di wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi, memfokuskan program pada pengguna intensitas tinggi seperti ojek online dan kurir logistik dengan target 2 juta unit, serta meluncurkan skema cash for clunkers — pemerintah membeli motor berusia di atas 10 tahun sebagai uang muka pembelian motor listrik baru.

Anomali B50: Negara Rugi Dua Kali

Program B50 yang ambisius juga dinilai IESR kontradiktif secara ekonomi. FAME berbasis CPO saat ini 20–30 persen lebih mahal dari solar konvensional. Implementasi B50 membutuhkan 20,1 juta ton FAME, yang akan memangkas ekspor CPO hingga 5 juta ton dan mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak negara sebesar Rp11,9 triliun hingga Rp14,6 triliun. Di saat yang sama, beban subsidi biodiesel justru melonjak Rp29 triliun di atas alokasi B40 — melampaui seluruh penerimaan BPDPKS tahun ini.

Program ini juga dinilai berpotensi merugikan petani sawit kecil melalui mekanisme Pajak Ekspor yang menekan harga Tandan Buah Segar hingga Rp1.725 per kilogram.

IESR menegaskan B40 adalah titik campuran paling optimal dan aman bagi keuangan negara, serta merekomendasikan agar pemerintah tidak melanjutkan B50.

Apresiasi dengan Catatan

Di sisi lain, IESR mengapresiasi respons pemerintah yang mendorong transisi energi, diversifikasi pasokan minyak, dan efisiensi energi. Namun IESR mendesak pemerintah membuka data stok BBM dan LPG secara reguler dan transparan untuk mencegah spekulasi dan kepanikan publik.

Untuk solusi jangka menengah dan panjang, IESR mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, peningkatan penggunaan transportasi publik, adopsi standar bahan bakar Euro-4, dan penguatan standar efisiensi kendaraan bermotor.