ABDSI dan ILO Susun Peta Jalan Selamatkan Jutaan UMKM hingga 2030

BALI, beritapalu.ID | Jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih terseok menghadapi digitalisasi, ekonomi hijau, dan sulitnya akses pembiayaan. Menjawab tantangan itu, 45 pemangku kepentingan dari lintas sektor berkumpul di Bali selama dua hari untuk merancang peta jalan transformasi layanan pengembangan bisnis (Business Development Services/BDS) yang ditargetkan rampung diimplementasikan pada 2030.

Forum bertajuk “ABDSI Strategic Planning Workshop – Developing the Roadmap Forward” ini merupakan kolaborasi Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Para peserta mencakup perwakilan kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, penyedia BDS, akademisi, hingga lembaga keuangan.

Target utamanya: menyusun draf awal Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030 sebagai kerangka strategis untuk memperkuat daya saing UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Manajer Proyek PROMISE II Impact ILO, Djauhari Sitorus, menegaskan urgensi forum tersebut.

“Di tengah tantangan digitalisasi dan pasar yang kian kompleks, peran BDS menjadi krusial. Workshop ini membangun visi bersama untuk memperkuat ABDSI dalam memberdayakan UMKM, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Umum DPN ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, menyebut peta jalan ini bukan dokumen biasa.

“Peta jalan ini merupakan komitmen kolektif untuk menjadi mitra yang lebih kredibel, efektif, dan berkelanjutan bagi pemerintah, sektor swasta, dan terutama bagi jutaan UMKM di Indonesia,” katanya.

Dari sisi pemerintah, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menekankan bahwa penguatan ekosistem BDS harus dimulai dari pembenahan data agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran.

“Tantangan utama UMKM masih mencakup keterbatasan akses pasar, pembiayaan, serta kapasitas teknologi dan standardisasi, terutama karena mayoritas UMKM kita masih berskala mikro,” ujarnya.

Staf Proyek PROMISE II Impact ILO, Yanis Saputra, menambahkan bahwa layanan BDS yang efektif harus mendorong skema berbayar untuk meningkatkan komitmen, berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lapangan, serta memperkuat kapasitas organisasi penyedia layanan secara berkelanjutan.

Selama dua hari, forum diisi dialog kebijakan bersama Bappenas dan Kementerian UMKM, serta diskusi kelompok terarah yang membahas tata kelola, pengembangan keanggotaan, standar profesional, dan kemitraan. Hari kedua difokuskan pada peningkatan kapasitas konsultan BDS dan finalisasi draf peta jalan.

Peta jalan yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan nasional dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan integrasi ke dalam rantai nilai yang lebih luas.