Survei: 88,5 Persen Publik Nilai Manfaat MBG Mengalir ke Elite dan Pemilik Dapur

JAKARTA, beritapalu.ID | Delapan dari sepuluh warga tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan dalam bentuknya saat ini. Temuan itu merupakan bagian dari hasil survei nasional yang dirilis Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026, yang melibatkan 1.168 responden — di mana 80,4 persen di antaranya merupakan penerima langsung atau keluarga penerima program tersebut.

Survei yang dilakukan sekitar 14 bulan setelah MBG berjalan itu menyimpulkan adanya krisis kepercayaan publik yang bersifat struktural terhadap program unggulan Presiden Prabowo yang memiliki anggaran Rp335 triliun di APBN 2026 tersebut.

Temuan paling mencolok adalah persepsi publik soal siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari program ini. Sebanyak 88,5 persen responden menilai manfaat MBG justru mengalir ke elite dan pejabat politik (44,5 persen) serta pengelola dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (44,0 persen). Sementara anak-anak yang menjadi sasaran utama program hanya dianggap mendapat manfaat nyata oleh 6,5 persen responden.

Selain itu, 87 persen responden meyakini program ini rawan dikorupsi, 79 persen mencurigai kualitas makanan sengaja diturunkan oleh oknum pengelola demi meraup selisih keuntungan, dan 76 persen merasakan langsung bahwa makanan yang diterima tidak sebanding dengan biaya Rp8.000—10.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah.

Porec menilai persoalan MBG bukan sekadar kegagalan teknis implementasi, melainkan cerminan struktur relasi kuasa yang timpang. Kebijakan yang berjalan secara top-down, ketidaktransparanan anggaran, serta pengawasan yang lemah dinilai menciptakan ruang bagi praktik rente di setiap lapisan rantai distribusi — mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga dapur-dapur SPPG di lapangan.

Menariknya, ketidakpercayaan itu tidak melahirkan apatisme. Dari responden yang menyatakan sikap, 97,8 persen memilih untuk mengambil tindakan nyata. Gabungan aksi kolektif seperti petisi, demonstrasi, advokasi masyarakat sipil, dan diskusi warga mencapai 31,1 persen — menjadikannya kategori tindakan terbesar. Hanya 2,2 persen yang menyatakan pasrah.

Berdasarkan temuan tersebut, Porec merekomendasikan tujuh langkah mendesak, di antaranya: menghentikan sementara program untuk dievaluasi oleh lembaga independen, membubarkan model SPPG berbasis jaringan politik dan menggantinya dengan tata kelola berbasis komunitas atau koperasi, serta mengubah program dari skema universal menjadi program bertarget yang difokuskan pada kelompok paling rentan di daerah 3T dan kantong kemiskinan.

Porec juga merekomendasikan pelibatan ahli gizi secara struktural dalam penetapan dan pengawasan standar menu, serta pembentukan kanal pengaduan independen yang aman dan responsif bagi masyarakat.

Survei ini dilakukan secara daring pada Maret 2026 dengan instrumen skala Likert dan pertanyaan terbuka. Mayoritas responden berpendidikan menengah hingga tinggi, dengan profil yang beragam mulai dari ibu rumah tangga, buruh, pegawai swasta, wirausaha, hingga ASN.