UNFPA dan Kedutaan Filipina Soroti Kekerasan Digital terhadap Perempuan

JAKARTA, beritapalu.ID | Kedutaan Besar Filipina di Indonesia, UNFPA Indonesia, dan LSPR Institute menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) 2026 dengan mengangkat tema “Ruang-ruang Digital yang Aman untuk Perempuan dan Anak Perempuan: Memajukan Aksi ASEAN untuk Mencegah Kekerasan Digital”. Acara yang mencakup pemutaran film dan diskusi panel ini menyoroti urgensi aksi terpadu melawan kekerasan digital di kawasan ASEAN.

Kegiatan ini dilatarbelakangi data yang mengkhawatirkan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat sekitar 1 dari 13 perempuan di Indonesia atau 7,5 persen pernah mengalami kekerasan digital oleh bukan pasangan sepanjang hidup mereka. Secara global, angkanya lebih mengejutkan, dengan 16 hingga 58 persen perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan secara daring.

Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, menegaskan bahwa kekerasan di ruang digital yang berkembang pesat menuntut respons yang mendesak. “Kita harus bergerak melampaui mandat legal untuk membuat ruang-ruang digital aman, dan keadilan menjadi kenyataan bagi setiap perempuan dan anak perempuan,” ujarnya.

Duta Besar Filipina untuk Indonesia, H.E. Christopher B. Montero, menekankan pentingnya kolaborasi bilateral dan regional, terlebih dengan posisi Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026. “Walaupun Filipina dan Indonesia telah berupaya keras selama bertahun-tahun dalam memajukan agenda gender dan pembangunan di ASEAN, kedua negara ini masih menghadapi tantangan nyata dalam integrasi dan pelaksanaannya, terutama di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Pendiri dan CEO LSPR, Dr. (H.C) Prita Kemal Gani, mengingatkan bahwa kekerasan digital adalah bagian dari rangkaian kekerasan yang membutuhkan penanganan terkoordinasi. “Kekerasan digital meningkat pesat, terutama di kalangan perempuan muda,” tegasnya.

Acara ini menampilkan pemutaran film pendek UNiTE 2025 berjudul “Fotome” karya sutradara asal Pontianak, Vera Isnaini, yang dilanjutkan diskusi panel bersama Komisioner Komnas Perempuan, perwakilan Sekretariat ASEAN, dan akademisi dari LSPR. Diskusi berfokus pada penguatan dialog antarnegara, reformasi hukum, serta penguatan mekanisme pelaporan dan dukungan bagi penyintas kekerasan digital.