Demokrasi Indonesia Masih Bertahan Namun Fondasinya Rapuh

JAKARTA, beritapalu.ID | Sebuah laporan terbaru yang disusun Hans Antlöv mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia masih bertahan pada 2025, namun fondasinya rapuh dengan pertanyaan utama bukan lagi apakah demokrasi bekerja, melainkan seberapa tahan ia menahan tarikan oligarki, militerisasi, dan penyempitan ruang sipil.

Laporan yang dapat dibaca sebagai “audit kewaspadaan” ini menempatkan Indonesia dalam paradoks: prosedur demokrasi tetap berjalan dengan pemilu reguler, transisi damai, dan ruang politik relatif terbuka, namun indikator kebebasan dan kualitas demokrasi menunjukkan tren menurun sejak sekitar 2014.

Antlöv menggunakan kerangka “backsliding” untuk menggambarkan penurunan perlahan melalui regulasi, praktik kekuasaan, dan normalisasi tindakan yang sebelumnya dianggap menyimpang, bukan kemunduran dramatis.

Laporan ini menegaskan bahwa reformasi pasca-Soeharto menghasilkan tiga reformasi inti: pemilu relatif bebas, desentralisasi, dan pers yang lebih bebas. Namun, Antlöv menolak narasi “tabula rasa” dengan menunjukkan bahwa reformasi adalah perubahan rezim tanpa pembersihan praktik lama, dengan banyak elite yang tetap bertahan.

Mengenai desentralisasi, Antlöv menyebut UU Otonomi Daerah 1999 sebagai salah satu desentralisasi paling radikal di dunia. Pemekaran masif dari 28 provinsi dan 377 kabupaten/kota pada 1998 menjadi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 2025 memang meredakan ketegangan etnis, tetapi juga memperbanyak unit administrasi yang “kecil dan lemah”.

Laporan ini mengungkapkan bahwa lebih dari 250 kepala daerah dituduh korupsi sejak 2010, menunjukkan bahwa desentralisasi bukan sekadar romantika “dekat dengan rakyat”, melainkan medan kontestasi rente yang sangat luas.

Terkait masyarakat sipil, Antlöv mencatat pengetatan ruang sipil melalui perangkat hukum seperti UU ITE 2008, UU Ormas 2013, serta KUHP 2022 yang mengkriminalisasi kritik publik terhadap presiden. Meski demikian, ruang kolaborasi dengan pemerintah masih terbuka untuk isu layanan publik.

Pada 2025, Indonesia digambarkan berada di persimpangan dengan sinyal yang patut dipantau, termasuk wacana menghapus pilkada langsung, bootcamp bergaya militer bagi kepala daerah, perluasan peran militer dalam urusan sipil, serta kecenderungan menempatkan lembaga-lembaga independen di bawah kendali presiden.

Laporan menekankan bahwa demokrasi Indonesia bertahan bukan karena sudah mapan, melainkan karena selalu ada mekanisme gangguan dari bawah melalui gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang kini harus dikonsolidasikan agar tidak kalah oleh konsolidasi kekuasaan dari atas.