Menjahit Layar Parimo, Melawan “Bajak Laut” Modern

Kekeliruan terbesar dalam memandang tata kelola lingkungan di Parimo adalah memisahkan urusan darat dan laut. Banyak pihak menganggap aktivitas tambang emas ilegal di wilayah pegunungan hanyalah persoalan daratan. Padahal, secara ekologis, Parimo adalah satu kesatuan napas.

Oleh: Dedi Askary, SH *)

Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sejatinya bukan sekadar barisan angka koordinat di peta Sulawesi Tengah. Wilayah ini adalah bentang panjang pesisir yang seharusnya menjadi lumbung kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, hari ini kita dihadapkan pada ironi yang menyakitkan: narasi kejayaan bahari kita terdengar seperti dongeng pengantar tidur yang kian sayup, kalah bising oleh deru mesin penghisap emas ilegal di hulu dan pukat-pukat gelap yang menjarah laut tanpa permisi.

Saat ini, Parimo berada di persimpangan jalan yang krusial. Pilihannya hanya dua: membiarkan “layar” ekonomi dan ekologi kita terus robek dihantam badai pertambangan tanpa izin (PETI) dan Illegal Fishing, atau mulai menjahitnya kembali dengan keberanian politik dan penegakan hukum. Kita harus mengambil alih kemudi dari kepungan para “bajak laut” modern ini.

Luka di Darat, Racun di Laut

Kekeliruan terbesar dalam memandang tata kelola lingkungan di Parimo adalah memisahkan urusan darat dan laut. Banyak pihak menganggap aktivitas tambang emas ilegal di wilayah pegunungan hanyalah persoalan daratan. Padahal, secara ekologis, Parimo adalah satu kesatuan napas.

Apa yang terjadi di hulu berdampak langsung ke hilir. Aktivitas tambang emas ilegal mengirimkan limbah tailing, sedimen lumpur, hingga residu merkuri melalui aliran sungai yang bermuara tepat di jantung Teluk Tomini. Tanpa disadari, ini adalah proses pembunuhan perlahan terhadap terumbu karang dan padang lamun yang menjadi rumah bagi ikan-ikan kita.

Di sisi lain, laut kita juga dikepung. Praktik Illegal Fishing oleh kapal-kapal besar tak berizin bukan sekadar mencuri ikan; mereka sedang mencuri kedaulatan nelayan tradisional. Akibat ulah mereka, nelayan kecil kita dipaksa melaut lebih jauh dengan risiko keselamatan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang membengkak, sementara hasil tangkapan justru terus merosot.

Hilirisasi dan Kedaulatan Nelayan

Untuk membalikkan keadaan, kita memerlukan arah baru industri perikanan. Mengembangkan sektor ini di Parimo tidak boleh lagi terjebak pada pola primitif “menangkap dan menjual”. Kita membutuhkan hilirisasi berbasis kerakyatan.

Pemerintah daerah harus hadir memperkuat kapasitas armada nelayan lokal agar mampu menjadi tuan rumah di laut sendiri. Jangan biarkan nelayan kita hanya menjadi penonton di tengah kekayaan lautnya.

Selain itu, infrastruktur rantai dingin (Cold Chain) adalah kebutuhan mendesak. Masalah klasik nelayan kita adalah harga yang anjlok drastis saat panen melimpah karena ikan cepat membusuk. Pembangunan Cold Storage di titik-titik strategis pesisir Parimo adalah harga mati untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi rumah tangga nelayan.

Pariwisata sebagai Benteng Pertahanan

Strategi selanjutnya adalah merajut potensi wisata bahari. Namun, wisata laut Parimo harus diposisikan sebagai benteng pertahanan lingkungan, bukan sekadar komoditas eksploitasi. Konsep ekowisata berbasis komunitas harus dikedepankan.

Masyarakat pesisir harus menjadi pemilik saham utama dalam industri wisata ini. Logikanya sederhana: jika rakyat merasa memiliki laut sebagai sumber penghidupan utama dari pariwisata, mereka secara alami akan menjadi garda terdepan melawan pelaku perusakan karang dan pencurian ikan.

Parimo adalah bagian dari jantung segitiga karang dunia. Keunikan biodiversitas Teluk Tomini adalah aset mahal yang harus kita jual narasinya kepada dunia, bukan merusaknya dengan limbah tambang. Wisatawan global mencari kelestarian, bukan kerusakan.

Mengembalikan Kemudi ke Rakyat

Segala gagasan tentang arah baru pengembangan Parimo ini tidak akan pernah tercapai jika hanya berhenti sebagai kebijakan “di atas kertas”. Menjahit layar yang robek membutuhkan benang yang kuat, yakni penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap mafia tambang dan sindikat pencuri ikan.

Masa depan Parimo tidak terletak pada emas yang dikeruk lalu habis meninggalkan lubang bencana, melainkan pada laut yang biru dan berkelanjutan. Saatnya kita berhenti menjadi penonton yang pasrah di tanah air sendiri. Mari kita rajut kembali kedaulatan kita sebelum laut Parimo hanya menyisakan air mata dan limbah beracun.

Ingatlah sebuah pesan luhur: “Laut bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Jangan biarkan titipan itu kembali dalam keadaan rusak dan beracun.”

*) (Penulis adalah Praktisi Business and Human Rights Consulting, Ketua Komnas HAM Sulteng Periode 2016-2025, Dewan Pendiri Walhi Sulteng, dan berdomisili di Parigi Barat)