Aren, Transisi Energi, dan Pencegahan Banjir untuk Aceh

Transisi energi bukan sekadar peralihan sumber daya, tetapi pilihan pembangunan yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat. Aren menawarkan solusi terintegrasi yang mampu mengatasi krisis energi sekaligus mencegah bencana banjir.

Oleh: Jainakri Phonna *)

Transisi energi kini menjadi prioritas dalam kebijakan publik Indonesia. Pemerintah berkomitmen mengembangkan bioenergi, termasuk bioetanol, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi berbasis sumber daya domestik. Rencana mandatori pencampuran etanol dalam bahan bakar menunjukkan konsistensi arah kebijakan jangka menengah.

Namun, pertanyaan penting sering terlewatkan: bahan baku seperti apa yang mampu memenuhi kebutuhan energi tanpa menciptakan tekanan baru terhadap lingkungan? Di sinilah aren—tanaman yang tumbuh alami di kawasan perbukitan dan hutan rakyat—layak mendapat perhatian serius.

Aren bukan sekadar pohon energi, tetapi solusi lanskap

Berbeda dengan tanaman energi konvensional yang menuntut pembukaan lahan skala besar, aren tumbuh di tempat yang tidak bersaing dengan pangan pokok. Ia tidak memerlukan perubahan fungsi lahan drastis dan mampu beradaptasi di kawasan hulu daerah aliran sungai. Karakter ini menjadikan aren relevan tidak hanya untuk transisi energi, tetapi juga untuk pengelolaan lanskap dan pencegahan bencana.

Keterkaitan tersebut menjadi vital ketika dikaitkan dengan kondisi Aceh. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir dan longsor masih mendominasi sebagai bencana paling sering terjadi di provinsi ini dalam satu dekade terakhir. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material, tetapi juga sosial dan ekonomi yang signifikan.

Persoalan banjir di Aceh berakar pada degradasi vegetasi di kawasan hulu, bukan sekadar kapasitas sungai di hilir. Sistem perakaran aren yang dalam dan menyebar membantu meningkatkan infiltrasi air serta menahan erosi tanah. Sebagai tanaman tahunan, aren menjaga kontinuitas tutupan lahan dan berperan penting dalam mengurangi limpasan permukaan—salah satu faktor utama pemicu banjir bandang.

Pelajaran dari China: Insentif hijau sebagai strategi pencegahan

Pendekatan yang mengaitkan insentif ekonomi dengan perlindungan lanskap bukan hal baru. Setelah banjir besar Sungai Yangtze pada akhir 1990-an, Pemerintah China meluncurkan program Grain for Green untuk mengembalikan lahan miring dan terdegradasi menjadi kawasan berhutan. Dalam dua dekade, program ini merehabilitasi puluhan juta hektare dan menurunkan erosi tanah secara signifikan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan bencana memerlukan kebijakan yang menempatkan vegetasi sebagai aset, bukan hambatan pembangunan. Masyarakat didorong menjaga lanskap karena terdapat nilai ekonomi berkelanjutan, bukan semata karena larangan.

Kerangka kebijakan terintegrasi untuk aren

Untuk mewujudkan potensi aren, diperlukan kebijakan yang lebih terkoordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintah dapat menetapkan pengembangan aren sebagai bagian integral dari strategi transisi energi berbasis kawasan hulu melalui skema perhutanan sosial dan hutan rakyat.

Insentif fiskal—seperti harga beli bioetanol yang kompetitif, dukungan pembiayaan bagi petani, dan jaminan offtaker melalui BUMN energi—perlu dipadukan dengan kebijakan tata ruang yang melindungi kawasan hulu dari alih fungsi lahan. Di tingkat daerah, Aceh dapat mengintegrasikan aren ke dalam rencana pengurangan risiko bencana dan rehabilitasi daerah aliran sungai, sehingga agenda energi, ekonomi, dan lingkungan saling menguatkan.