JAKARTA, beritapalu.ID | Survei nasional terbaru dari Indonesian Social Survey (ISS) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menilai kualitas hidup mereka sudah cukup baik, meski ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar. Survei dilakukan terhadap 2.200 responden di 38 provinsi pada Juli 2025.
Hasil survei menempatkan indeks kualitas hidup Indonesia pada angka 65 dari 100, masuk dalam kategori “cukup baik”. Tujuh aspek yang diukur meliputi kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), rasa percaya sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6), dan kualitas lingkungan (62,9). Dari seluruh aspek, kesejahteraan ekonomi mencatat skor terendah.
Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tercatat tinggi, mencapai 78%. ISS mencatat bahwa kepuasan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, kepercayaan terhadap institusi negara, dan kualitas layanan dasar. Delapan indikator yang paling berpengaruh terhadap kepuasan publik antara lain kepuasan hidup, fasilitas sekolah, rasa aman, serta kepercayaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.
Tingkat kepercayaan terhadap Presiden mencapai 90,9%, menjadi salah satu yang tertinggi sejak era reformasi. ISS menilai angka ini sebagai modal sosial penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat stabilitas dan menjalankan agenda kebijakan.
Survei juga menyoroti program pemerintah yang paling dikenal masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling populer, diingat spontan oleh 67% responden dan dianggap bermanfaat oleh 82%. Meski manfaatnya dinilai belum sepenuhnya meringankan beban keluarga, program ini memberikan kepastian gizi bagi anak-anak di sekolah dan ketenangan bagi orang tua.
ISS menyimpulkan bahwa kepuasan politik masyarakat Indonesia tahun 2025 lebih bersifat afektif, ditentukan oleh rasa percaya dan persepsi terhadap layanan publik, bukan semata-mata oleh kondisi ekonomi. Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa modal kepercayaan publik harus segera dikonversi menjadi perbaikan nyata, terutama di sektor ekonomi rumah tangga dan kualitas lingkungan.
Delapan dekade setelah kemerdekaan, Indonesia berada di persimpangan penting: masyarakat merasa cukup aman, sehat, dan percaya pada pemerintah, namun menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (afd/*)
